Jakarta (12/9) ---- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kembali meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan tahun 2014-2018 dan juga meraih juara pertama kelompok satu Barang Milik Negara (BMN) Award Kategori Utilisasi. 

Penghargaan ini diberikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani dan diterima oleh Sekretaris  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan  Manusia dan Kebudayaan (Seskemenko PMK), YB. Satya Sananugraha pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019, Kamis (12/9), yang berlangsung di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta. 

Dalam Rakernas  dengan tema “Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital Untuk Indonesia Maju” Menteri Keuangan menjelaskan, bahwa tema ini sangat sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini yaitu bagaimana menggunakan sumber daya terutama keuangan Negara secara akuntabel didalam pelaporan pertanggung jawaban namun juga harus terus berusaha agar laporan pertanggung jawaban dan  akuntabilitas tersebut dapat berguna bagi pengambilan keputusan. 

Menteri Keuangan juga memberikan apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga yang hadir karena selama 15 tahun ini Pemerintah terus berupaya menciptakan tata kelola dan pengelolaan keuangan secara lebih baik. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 kembali memperoleh opini  WTP, capaian opini tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah K/L dan Pemda yang memperoleh opini WTP atas laporan keuangannya.

Untuk tahun 2018, jumlah K/L yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 81 K/L, dari sebelumnya 79 K/L pada tahun 2017. Peningkatan ini menunjukkan komitmen dari keseluruhan pengelola keuangan  negara terutama pengguna keuangan negara untuk bisa melakukan pertanggung jawaban yang semakin baik. 

Rakernas ini juga diselenggarakan untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance and clean government). Selain itu Rakernas dilengkapi dengan talkshow yang menghadirkan pembicara  Wakil Menteri Keungan, Mardiasmo;  Wakil Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah, Sri Martani; Direktur Utama LPP TVRI, Helmi Yahya; Presiden Buka Lapak, Muhammad Fajrin Rasyid dan dimoderatori oleh Rusdi akbar Executive Director Public Sector Governance UGM.

Rakernas ini dihadiri oleh para Menteri/Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga (K/L), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, akademisi, dan pimpinan institusi terkait.