Tangerang Selatan (20/09) – Dalam rangka menindaklanjuti hasil exit meeting evaluasi pelaksanaan RB dan AKIP, serta persiapan proses pendalaman atas usulan penetapan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, Biro Perencanaan dan Kerjasama Kemenko PMK mengadakan rakor tindak lanjut hasil exit meeting evaluasi RB dan AKIP di Serpong, Tangerang Selatan. Rapat ini dipimpin oleh Kepala , Biro Perencanaan dan Kerjasama Kemenko PMK, Yohan, dan dihadiri oleh dihadiri oleh para pejabat eselon II, III dan IV diruang lingkup Kemenko PMK.

Menurut Yohan, pelaksanaan reformasi birokrasi bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Sasarannya adalah Terwujudnya aparat Kemenko PMK yang Berkinerja Tinggi, Berintegritas, dan Melayani secara Prima dengan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan transparan, sehingga Kemenko PMK memperoleh kepecayaan publik.

“Keberhasilan Reformasi Birokrasi (RB) tidak sebatas tersedianya berbagai macam peraturan atau dokumen saja ataupun sebatas akuntabilitas yang meningkat, tetapi juga harus ada hasil nyata yang dapat dirasakan oleh Para Pemangku Kepentingan/Penerima manfaat layanan baik oleh K/L maupun masyarakat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kemenko PMK lewat Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP), akan terus berupaya memperbaiki kinerja dan melaksanakan agenda RB agar sejalan dengan grand design dan road map RB “ Ujar Yohan.

Untuk itu, Yohan berharap 8 perubahan RB dapat dijalankan dengan baik oleh pegawai Kemenko PMK, serta bisa mengumpulkan berbagai informasi yang relevan serta  capaian-capaian Kemenko PMK bisa diupload di website, termasuk pelaksanaan RB. Dijelaskannya kemudian, bahwa tahun 2019 merupakan tahun terakhir dari roadmap RB tahun 2015-2019 mengenai birokrasi berbasis kinerja. Tahun 2020-2025 Kemenpan RB akan menyusun roadmap dynamic goverment.