Jakarta (29/10) - Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra menerima audiensi Asisten Menteri Hak Azasi Manusia dan Hukum Internasional Uni Emirat Arab (UEA), Ahmed Abdul Rahman Aljerman. Audiensi dilaksanakan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa siang (29/10) di sela-sela rangkaian pelaksanaan Pertemuan ke-2 Joint Committee Meeting on Cooperation in Combating Trafficking in Persons and Protection of Victims of Trafficking (JCM II) antara Indonesia dan UEA.

Ghafur, dalam pengantar audiensi menyampaikan mengenai berbagai upaya pencegahan dan penanganan kasus TPPO yang dilakukan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.  Sebagai negara transit dan tujuan terbesar pekerja Migran Indonesia (PMI), berbagai kasus PMI terjadi sejak pra-pemberangkatan hingga pasca-keberangkatan. 

Ghafur juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama pemerintah UAE yang sudah sangat membantu penyelesaian kasus PMI Bermasalah. Contohnya, penyelesaian kasus 58 anak-anak PMI yang tidak memiliki dokumen di UEA baru-baru ini. Ghafur berharap dukungan pemerintah UEA yang baik selama ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Sementara, Ahmed Aljerman menyampaikan bahwa sangat penting bagi UEA untuk bekerja sama dengan Indonesia. Pemerintah UEA sangat terbuka bagi Indonesia bagi penyelesaian penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Aljerman mengakui pada JCM II terasa adanya kemajuan yang sangat berarti bagi implementasi Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama pemberantasan TPPO bagi kedua negara, yang ditandatangani pada tahun 2015. MoU dengan UEA ini merupakan kerja sama bilateral bidang pemberantasan TPPO pertama yang dimiliki Indonesia dengan negara mitra. Ahmed juga menyampaikan keinginan UEA untuk dapat bersama-sama ASEAN memberantas TPPO. 

Ahmed Aljerman berada di Jakarta sebagai Ketua Delegasi UEA dalam pelaksanaan  JCM II antara Indonesia dan UEA pada 27-30 Oktober 2019. JCM II diharapkan akan menjadi platform pertukaran informasi dan dialog mengenai perkembangan dan penyelesaian penanganan kasus TPPO di kedua negara. (Sumber: Deputi 6)