Jakarta (5/2) – Riset mengenai kesetaraan gender dimulai dari perencanaan kebijakan. Kesetaraan gender bukan hanya menjadi tujuan ke-5 Sustainable Development Goals (SDGs), tetapi erat kaitannya dengan 16 tujuan SDGs lainnya.

Hal itu sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ghafur Dharmaputra saat menutup Roundtable Discussion terkait Laporan Hasil Riset Kesetaraan Gender di Tempat Kerja dari berbagai perusahaan swasta di Australia dan Indonesia.

Diskusi panel yang diselenggarakan Indonesian Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) dibuka Shinta Kamdani, Presiden IBCWE di Hotel Ayana Midplaza Jakarta. Turut hadir perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai perusahaaan swasta dari Indonesia, Singapura dan Australia.

Ghafur menekankan kesetaraan gender dimulai dari saling mendukung dan berbagi peran, beban, serta tugas dengan kewajiban yang setara antara laki-laki dan perempuan.

“Kesetaraan gender erat kaitannya dengan peningkatan ketahanan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menurun seiring adanya interaksi yang setara antara laki-laki dan perempuan,” ungkapnya.

Dalam penerapan model riset kesetaraan gender, Kemenko PMK menganjurkan agar riset dari IBCWE dijadikan panduan bagi perusahaan swasta di Indonesia. Model riset ini merupakan adaptasi dari alat ukur yang disusun Women Gender Equality Australia (WGEA). Alat ukur Gender Equality Assessment, Result, and Strategies (GEARS) memiliki enam indikator.

“GEARS bersamaan akan mulai diterapkan di Indonesia, Filipina dan Vietnam,” tutur Ghafur.

Direktur WGEA Libby Lions memaparkan Workplace Gender Equality Act tahun 2012 dan pengalaman Australia. Penyusunan laporan dan data yang dihimpun dari riset berhasil memberikan efek positif bagi perusahaan dalam penghapusan ketimpangan gender. Selain itu, tingkat kecelakaan kerja menurun sehingga meningkatkan pelindungan pekerja. Adanya riset juga meningkatkan kinerja perusahaan dan mendorong pertumbuhan perekonomian Australia.

Diskusi lebih lanjut mendorong pengesahan RUU Kesetaraan Gender. Untuk maksud itu, Ghafur mengajak semua stakeholder bergerak bersama. Adanya best practices dari instansi publik dan perusahaan dapat mendukung penyempurnaan regulasi yang akan terus dilakukan.

Hadirnya pemerintah dalam menangani kesetaraan gender di tempat kerja disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Kemkeu akan mengadakan audit program responsif gender di Kementerian Keuangan. Beliau mendorong semua kementerian dan lembaga untuk menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).