Kegiatan Diseminasi dan Lokakarya Model Linkage Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri Se-Jawa Tengah
Semarang, 13-14 Agustus 2014

Keterbatasan akses modal kini telah dipecahkan dengan solusi inovatif. Linkage keuangan PNPM Mandiri telah dijalin bersama layanan perbankan, asuransi, dan jasa keuangan. Praktik baik ini menyebar di Jawa Tengah, Sumatera, hingga NTT. 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Tingkat Kabupaten/ Kota, pihak swasta, masyarakat, konsultan PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan berkumpul di Semarang, Jawa Tengah pada 13-14 Agustus 2014 membahas jalur alternatif menembus akses permodalan usaha kecil. Kegiatan Diseminasi dan Lokakarya Model Linkage Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri Se-Jawa Tengah ini dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. 

“Mudah-mudahan hari ini kita bisa bersama-sama memeras otak dan tenaga yang kita miliki agar model linkage dan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Se-Jawa Tengah bisa mengeluarkan konklusi yang terbaik untuk pengelolaan orang-orang yang miskin,” ujar Ganjar Pranowo. 

Sejak tahun 1999, PNPM Mandiri dan pendahulunya yaitu PPK dan P2KP telah menyediakan pinjaman dana bergulir bagi masyarakat. Hingga September 2011, tercatat total aset pinjaman dana bergulir yang dikelola di PNPM Mandiri Pedesaan telah mencapai Rp6,6 triliun, dengan lebih dari 440,000 kelompok peminjam atau sekitar 4 juta penerima manfaat individu. 

PNPM Mandiri Perkotaan, hingga Desember 2011 mencatat total aset pinjaman dana bergulir yang dikelola telah mencapai Rp530 milyar dengan lebih dari 324,000 kelompok peminjam atau sekitar 1.6 juta penerima manfaat individu telah menikmati layanan pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri. 

“Jumlah total kelompok penerima manfaat pinjaman bergulir PNPM Perdesaan Jawa Tengah sebanyak 100.325 kelompok. Total dana yang sudah digulirkan untuk kegiatan simpan pinjam Rp1,85 triliun,” ujar Kordinator Provinsi PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Tengah, Ide Sasongko. 

Menuju pemerintahan baru, PNPM Mandiri terus membuka akses dana bergulir yang mudah diakses untuk masyarakat miskin produktif. Tapi, penyesuaian tetap dilakukan. 

“PNPM sudah berjalan, masyarakat sudah merasakan. Luar biasa! Sekarang kita ambil alih. Pemerintah akan selesai di nasional itu 20 Oktober. Teman-teman, khususnya para pendamping, nasibnya gimana? Jawa Tengah siap mengambil langkah dengan konsep otonomi PNPM,” tegas Ganjar.

Gebrakan Jawa Tengah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2014 mencapai 4,836 juta orang (14,46 persen), meningkat sekitar 25,11 ribu orang (0,02 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 yang sebesar 4,811 juta orang (14,44 persen). Menanggapi data ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memiliki strategi tersendiri. 

“Saya tidak risau. Saya minta staf saya, ‘Tolong diminta datanya.’ Berapa yang miskin, siapa dia, ada dimana? Kalau bisa diklaster, saya mau buru dia. Lalu kita bisa kelompokkan. Sehingga pada saat kita membuat kebijakan publik, harapan saya, perlakuan-perlakuannya bisa, mengutip sidang MK, terstruktur, sistematis, dan masif,” ujar Ganjar seraya tertawa. 

Langkah strategis Jawa Tengah untuk menanggulangi kemiskinan dipersiapkan menyambut implementasi Undang Undang Desa mulai 2015. Pemerintah Jawa Tengah memberi anggaran khusus untuk desa dengan jumlah bervariasi sesuai kondisi desa. Cara ini sebagai jembatan menuju dana lebih besar yang diamanatkan UU Desa. 

Menurut Ganjar, menyiapkan sistem akuntansi keuangan sederhana yang mudah dipahami masyarakat desa menjadi cara untuk mencegah potensi masalah pengelolaan dana. Dana desa ini digunakan untuk pelatihan bagi masyarakat selama satu tahun.   

“Selama ini sudah ada instrumen PNPM. Dana Amanah sudah ada. Kita harapkan ada ledakan. Kita sudah punya program One Village One Product. Saya harapkan ada perdagangan antardesa, minimal antarkecamatan,” papar Ganjar. 

Pemilihan Jawa Tengah sebagai pionir desentralisasi PNPM Mandiri disebabkan banyak praktik baik yang sudah dijalankan di sini. Menurut Sujana Royat, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan. Kemiskinan Kemenko Kesra, Jawa Tengah menjadi teladan yang baik, terutama di Kebumen dengan hampir 100 persen kelompok usaha kecil yang digerakkan perempuan. 

“Jawa Tengah menjadi model baru PNPM dimana bukan pusat yang menentukan. Ada Pak Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Pengendalian PNPM untuk Se-Jawa Tengah ada di tangan Pak Gubernur,” ujar Sujana selaku Ketua Pokja Pengendali PNPM Mandiri. 

Sujana Royat meyakini di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, pemerintah Jawa Tengah mampu melayani seluruh masyarakat miskin yang ada di wilayahnya. Jika berhasil di Jawa Tengah, program ini bisa menjadi percontohan untuk daerah lain.

“Kita ingin dengan desentralisasi ini harus lebih baik dari PNPM. Jadi nantinya tidak boleh ada satu orang miskinpun di Jawa Tengah yang tidak tertangani. Mungkin tidak kaya, tapi setidaknya ditangani dengan model ini,” urai Sujana. 

Langkah Jawa Tengah ini bisa menjawab tantangan 2015-2019 dalam bidang penanggulangan kemiskinan seperti yang dipaparkan Dra. Rahma Iryanti, MT., sebagai Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah Bappenas. Penguatan desentralisasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan berbagai pihak, yakni masyarakat, perorangan, dan mitra swasta. Dalam rancangan RPJMN 2015-2019 mendatang, titik berat pencapaian pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan difokuskan salah satunya pada peningkatan daya saing sektor riil berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Demi menuju masyarakat sejahtera, Prof. Gunawan Sumodiningrat, MEC, Ph.D selaku Konsultan Senior DEFINIT mengingatkan pelaku PNPM Mandiri untuk mengembalikan tujuan PNPM ke hakikatnya. Mengusung konsep Tri Bina, Prof. Gunawan mengajak untuk mengutamakan Bina Manusia untuk peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. PNPM juga perlu Bina Usaha untuk menyediakan sumber daya keuangan melalui simpan pinjam. Bina Lingkungan juga harus dilakukan dalam pembangunan sarana prasarana  atau infrastruktur. 

“Pemberdayaan masyarakat harus jadi gerakan dari rakyat. Memulai gerakan nasional pemberdayaan masyarakat. Jika nasional belum berani, Jawa Tengah siap menjadi percontohan. One village one product!” pekik Gunawan. 

Kepala Desk Ekonomi Kerakyatan,  Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM ini pun menyampaikan kritik untuk PNPM yang dinilai keluar dari khittahnya. PNPM yang seharusnya menjadi pemicu kemandirian masyarakat, malah memiliki kecenderungan mengutamakan pembangunan infrastruktur. Peran UPK juga dinilainya masih sebatas kasir, belum mampu menjadi gerakan pengelolaan keuangan dan meluluskan nasabahnya dengan akses layanan perbankan. Pendamping PNPM juga belum menjadi kader yang tangguh untuk mendampingi anggotanya menjadi UMKM mandiri.  

“Tujuan gerakan nasional pemberdayaan masyarakat itu menyadarkan masyarakat agar bisa sejahtera. Bisa menciptakan kesempatan kerja, pendapatan sehingga tidak miskin, sehingga menjadi wellfare (sejahtera). Dengan cara; kerja, punya pendapatan, keuntungan, dan tabungan. Kerja untuk menabung!” tegas mantan Staf Ahli Bappenas ini.(PSF)