pengucilan sosial dan ekonomi, maupun diskriminasi dan stigma, telah menghambat kelompok marjinal dalam mengakses hak dasarnya sebagai warga negara. PNPM Peduli merupakan program pemerintah yang diluncurkan pada tahun 2011. Program ini bertujuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang terpinggirkan yang belum tersentuh program pengentasan kemiskinan.

Pada tanggal 25 Agustus 2014, donor PNPM Peduli, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan penerima manfaat berkumpul dalam Lokakarya Pemangku Kepentingan PNPM Peduli untuk berbagi pengalaman mereka. Lokakarya yang diselenggarakan di Hotel Oria, Jakarta ini dibuka oleh Deputi Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Pokja Pengendali PNPM Mandiri, Sujana Royat.

“PNPM Peduli bertujuan memulihkan martabat, kemampuan serta kesempatan masyarakat terpinggirkan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat dan diakui sebagai warga negara. Tidak hanya untuk membuka akses terhadap hak dasar mereka sebagai warga negara, tetapi dengan terciptanya lingkungan yang kondusif dan inklusif, mereka dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan.” ujar Sujana Royat.

Selama empat tahun pelaksanaan fase pertama, PNPM Peduli telah bermitra dengan 72 OMS di Indonesia yang menjangkau masyarakat terpinggirkan di tingkat lokal, yaitu 442 kelompok masyarakat marjinal di di 231 Desa; 91 Kabupaten/Kota, di 25 Provinsi di Indonesia. Mereka yang menerima manfaat berjumlah 19.645 orang yang terpinggirkan, terdiri dari 58,8% perempuan, 39,1% pria, dan 2,4% transgender. Hingga hari ini, 67,5% penerima manfaat dilaporkan telah mendapat akses lebih baik pada kesehatan dan pendidikan, sementara 30,7% sudah terlibat dalam kegiatan usaha kecil.

Pembelajaran dan Rekomendasi

Lokakarya multipihak ini bermaksud untuk menggali pembelajaran dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Dalam sesi berbagi pengalaman, salah sorang transgender penerima manfaat bernama Claudia mengungkapkan, “Nama asliku Indra Lesmana, orang sulit menerimaku di kampung halaman. Aku pergi dari Tasik ke Jakarta tanpa pengalaman, bingung dan jadi pekerja seks. Aku juga terlibat narkoba, masuk lapas, keluar bingung lagi. Awal 2011 didatangi PNPM Peduli dan diajak ikut transchool dan belajar banyak tentang kesehatan, gender dan HAM (Hak Asasi Manusia). Kemudian aku diangkat jadi peer educator oleh Swara. Setelah lama malu tidak pernah pulang kampung, sekarang aku bisa bangga pulang dan bilang aku sudah kerja, di LSM (Lembaga Sosial Masyarakat)."

Senada dengan Claudia, masyarakat adat Kajang juga menyatakan bahwa kegiatan PNPM Peduli telah membawa perubahan dalam pelestarian budaya adat Kajang. Abdul Samad menyatakan, “PNPM peduli, telah memperkuat eksistensi menginspriasi kami untuk berkarya dan berkreasi. Kini produksi kain adat kami meningkat dua kali lipat dalam sebulan.”

Namun demikian, dalam diskusi kelompok muncul tantangan yang sering dihadapi dalam pelasaksanaan program, seperti yang diungkapkan oleh Asri Sitaba, penerima manfaat dari OMS Mitra Turatea, misalnya.  Dalam kegiatan mereka, walaupun rumput laut kering mudah dipasarkan, namun produk turunan rumput laut seperti dodol dan sirup masih sulit mendapat pasar, sedangkan bantuan yang diterima masih berupa bibit.

Dalam pertemuan pleno, direkomendasikan bahwa jejaring perlu untuk diperkuat, baik di tingkat nasional maupun lokal. Tidak hanya dengan Pemerintah Daerah namun juga LSM, organisasi warga maupun swasta. Hal ini dapat diwujudkan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk advokasi, pendampingan maupun berjejaring.

Hal tersebut sudah berjalan dengan baik di Indramayu. Project Officer Lakpesdam Indramayu,Iing Rohimin mengungkapkan “Pelatihan produk olahan bakso ikan diberikan pada perempuan pesisir yang ingin mengatasi penurunan pendapatan keluarga ketika suami tidak dapat melaut. Persoalannya adalah bagaimana produk tersebut dikembangkan, dipasarkan dan terus berlanjut.” Iing menambahkan bahwa kerjasama mulai dibangun dengan Pertamina Balongan untuk mendapatkan permodalan, sedangkan CV IWAKU di Bogor siap menampung hasil produksi kelompok melalui Koperasi Anisa, milik Nahdlatul Ulama (NU).

Selain itu, tantangan lain bagi masyarakat terpinggirkan adalah membuka akses kesehatan dan pendidikan. “Anak saya putus sekolah dan ikut saya mengamen. Ya tidak ada biaya dan tidak punya akte. Ketika diajak bergabung PMS Muhammadiyah, kami dibantu mendapatkan akte. Selain diberi pelatihan usaha sampai dapat mandiri, sekarang anak saya bisa sekolah lagi.” cerita Pipit Hasanah.

Dalam tanggapannya, Dwi Oktiana Irawati, Programme Officer Health Working Group, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan bahwa permasalahan utama yang menghambat akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan adalah identitas. Hal tersebut harus menjadi perhatian. “Yang juga menjadi kendala saat ini memang belum ada kementerian atau lembaga yang khusus mengurus masyarakat terpinggirkan.” ujarnya.

“Dalam menjalankan program inklusi, kita memang harus membuat analisa sosial, kenapa mereka dipinggirkan. Dalam PNPM Peduli, fokus kita ada tiga, apakah mereka terpinggirkan dari layanan, penerimaan sosial atau penerimaan hukum.” tambah Bambang Ertanto, perwakilan dari The Asia Foundation.

Pembelajaran pelaksanaan PNPM Peduli yang didapat dari lokakarya ini nantinya akan menjadi rekomendasi bagi The Asia Foundation dalam pelaksanaan PNPM Peduli fase kedua. Lokakarya ini sekaligus serah terima alih kelola program.

“Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada PNPM Support Facility (PSF) atas dukungannya bagi PNPM Peduli sejak awal dicanangkannya sekaligus menyambut The Asia Foundation (TAF) dalam keluarga PNPM Peduli sebagai Managing Partner, dengan dukungan langsung DFAT (Australian Department of Foreign Affairs and Trade).” ujar Sujana Royat.