Jakarta, 4 September - Indonesia masih mencatat tingginya jumlah penduduk yang memiliki masalah utamanya terkait kesejahteraan sebanyak 100 juta jiwa. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari masyarakat kelompok pra sejahtera sebanyak 23 persen dan kelompok sejahtera 1.
“Totalnya ada 27 juta keluarga. Kalau dibuat rata-rata satu keluarga 4 orang maka ada lebih dari 100 juta penduduk Indonesia yang saat ini masih menghadapi masalah kesejahteraan secara serius,” jelas Kepala BKKBN Fasli Jalal di sela Konferensi Keluarga Indonesia 2014 bertema Selamatkan Keluarga, Selamatkan Bangsa, kemarin.
Seperti dilansir portal BKKBN.go.id., menurut Fasli masalah-masalah tersebut harus segera diatasi oleh pemerintah. Baik melalui program bantuan beras miskin (raskin), beasiswa pendidikan, program JKN dan sebagainya. Sebab dengan tingkat kesejahteraan yang minim, maka akan sangat sulit bagi kelompok masyarakat tersebut untuk bisa menikmati hasil-hasil pembangunan dan mendapatkan haknya secara layak.
Fasli mengingatkan tak ada alasan apapun yang bisa dibenarkan orang miskin tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Adalah tugas Negara untuk memastikan bahwa mereka bisa mengakses layanan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Karena itu tugas pemerintah untuk menemukan siapa-siapa keluarga yang bermasalah ini secara tepat dan cepat. Sebab dengan menyelamatkan keluarga miskin maka itu sama saja menyelamatkan bangsa.
Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan bahwa Indonesia menghadapi persoalan kependudukan yang cukup rumit. Disatu sisi angka kelahiran masih tinggi, sementara disisi lainnya angka kematian bisa ditekan dan usia harapan hidup juga bertambah.
“Dengan tiga komponen tersebut jelas Indonesia akan mengalami pertambahan penduduk secara signifikan,” katanya.
Menurut Agung besarnya jumlah penduduk tersebut memang telah membuat Indonesia memiliki jumlah penduduk angkatan kerja yang sangat besar. Tahun 2020 saja diperkirakan akan ada 200 juta penduduk usia kerja.
Jika bonus angkatan kerja tersebut dimanfaatkan dengan baik, maka Indonesia akan mencapai kemakmuran. Tetapi sebaliknya jika bonus penduduk usia produktif tersebut tidak disiapkan dengan sungguh-sungguh dalam arti kualitas SDM dan penyediaan lapangan kerja, maka bonus penduduk hanya akan menjadi beban Negara. (Bkkbn/Gs)
