Agama

Jakarta (16/05)--- Menko PMK, Puan Maharani, pagi tadi menghadiri acara silaturahmi kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni mendatang di Selasar Masjid Istiqlal, Jl. Wijayakusuma, Jakarta Pusat. Kegiatan yang digagas oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan Kementerian Agama ini turut dihadiri oleh Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri; Menag, Lukman Hakim Syaifuddin dan jajarannya; Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah; dan para tokoh lintas agama serta organisasi keagamaan.

Pandeglang (29/04) – Pemerintah berharap PB Mathla’ul Anwar terus berkontribusi membangun bidang pendidikan serta berdakwah dengan santun, moderat dan menghargai toleransi. Demikian disampaikan Menko PMK Puan Maharani dalam Silaturahminya dengan PP Dewan Masjid Indonesia dan PB Mathla’ul Anwar.

Makkah (23/04) - Meski indeks kepuasan pelayanan haji meningkat terus dalam tiga tahun belakangan,  Pemerintah tidak berhenti melakukan evaluasi dan perbaikan demi pelayanan haji  kepada masyarakat Indonesia yang lebih baik. Demikian pengantar Menko PMK, Puan Maharani, saat memimpin Rakor Tingkat Menteri yang dilaksanakan langsung di Makkah, Senin siang.

"Kita harus memastikan layanan haji terus membaik sehingga calon haji khusuk beribadah. Pelayanan yang bagus membuktikan bahwa negara hadir melayani rakyat seperti yang selalu disampaikan Presiden Jokowi," tegas Menko PMK. 

Madinah (21/04) - Untuk memastikan kesiapan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji bagi calon jamaah haji Indonesia tahun 2018, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) didampingi Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek, melakukan peninjauan langsung ke beberapa fasilitas calon jamaah haji Indonesia.

Tokyo (14/04)--- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengajak masyarakat memaknai peringatan Isra Mi’raj sebagai momentum meningkatkan kualitas. Adapun pemerintah, kata Menko PMK, juga menjadikan peringatan peristiwa besar bagi umat Islam ini sebagai momentum mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Jakarta (06/04) - Asisten Deputi Urusan Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama, dan Keagamaan, Kemenko PMK, Sahlan Masduki, memimpin rapat koordinasi perkembangan pengelolaan BOS dan KIP di Lingkungan Kementerian Agama.

Seperti tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, tugas dan tanggung jawab Kemenko PMK adalah:

1. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat;

Yogyakarta (03/04) -- Mengawali kunjungan kerja (Kunker) di Yogyakarta, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mengunjungi Pondok Pesantren Tahfidz Yatim de Muttaqin di Desa Denokan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta.

Jakarta (19/03) – Kemenko PMK menjalankan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) terkait kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) dalam penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada satuan pendidikan baik jalur formal maupun non formal di lingkungan Kemenag. 

Selamat Hari Raya Nyepi

Jakarta(12/03)-- Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Prof Agus Sartono, memimpin rapat koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2018, di ruang rapat lantai.3 Kantor Kemenko PMK. Turut Mendampingi Agus dalam kesempatan ini Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Muhajirin Yanis; serta  Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Agus Santoso.

Jakarta (05/03) ---  Asisten Deputi (Asdep) Urusan Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama, dan Keagamaan, Kemenko PMK, Sahlan Masduki, memimpin rapat koordinasi (Rakor) kesiapan Ujian Nasional (UN) di lingkungan Kementerian Agama yang bertempat di ruang rapat Lt.2,Kemenko PMK, Jakarta.

Jakarta (07/02)--- Sejak disahkan, Undang-undang No.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal memasuki tahap pembahasan regulasi turunannya yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, terlebih menurut MUI banyak potensi terjadinya penyimpangan terhadap produk tidak halal, maka masalah ke-halal-an terutama untuk aneka produk konsumsi menjadi penting untuk dikukuhkan dalam suatu sistem sinergis yang dapat menjawab keraguan masyarakat.