Jakarta, 25 September – Kemenko Kesra mendapat hasil evaluasi Akuntabilitas Kerja meningkat dari penilaian “CC” ( Cukup Baik) menjadi nilai “B” (baik) pada tahun penilaian 2014.
Hal tersebut sebagai bukti bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko Kesra semakin baik, sehingga mendapatkan penghargaan dari Pemerintah. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang diterima oleh Sesmenko Kesra Drs.H.Sugihartatmo, MPIA., pada Rabu (24/9/2014) siang di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta.
Seperti dikatakan Sesmenko Kesra pada Sambutan Pelantikan Pejabat Struktural, Rabu (24/9/2014) pagi mengingatkan bahwa pada siang hari ini, setelah acara pelantikan ini, pukul 14.oo WIB di Istana Wakil Presiden, Bapak Menko Kesra diundang dalam Pemberian Penghargaan atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi kita untuk terus mendorong terwujudnya pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented government)
“Untuk mendukung itu semua, ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti sarana dan prasarana sangatlah penting. Tahun ini Kemenko Kesra mendapat tambahan formasi pegawai baru sebanyak 36 (tiga puluh enam) dan juga beberapa pegawai pindahan dari instansi lain. Sarana dan prasarana yang ada saat ini saya harapkan dapat membawa situasi kerja yang baru, yang lebih segar, yang lebih kondusif, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, budaya kerja keras dan cerdas serta disiplin yang tinggi, yang pada akhirnya dapat bekerja lebih cepat dan lebih peka terhadap pemecahan masalah, serta fokus pada apa yang sedang ditangani, disamping tetap terus meningkatkan kapasitas diri, karena program pembangunan kesejahteraan rakyat yang kita emban ini manfaatnya sangatlah ditunggu oleh seluruh rakyat”, tegas Sesmenko Kesra.
Komitmen Birokrasi Yang Bersih
Sesmenko Kesra berharap kalau seluruh pegawai mempunyai komitmen untuk mewujudkan dan dilandasi oleh birokrasi yang bersih, profesional, berintegritas tinggi, akuntabel, dan melayani maka peran kita semakin sempurna. Makna tersebut memang sangat mudah dipahami, namun memerlukan komitmen yang tinggi untuk mewujudkannya.
Sementara itu, Wakil Presiden Boediono saat memberikan penghargaan kepada kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan provinsi (AKIP) 2014 mengatakan inti dari penilaian itu adalah kualitas kerja birokrasi.
Selain penghargaan atas akuntabilitas kinerja, terdapat banyak jenis penghargaan yang diberikan kepada instansi pemerintah seperti kemajuan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan tunjangan kinerja dan survei kepuasan pelayanan masyarakat. Menurut Wapres, ada baiknya berbagai penghargaan dan penilaian yang diberikan kepada kementerian/lembaga diintegrasikan atau disatukan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. “Harusnya menjadi satu. Upaya seperti ini perlu dintegrasikan dan ditingkatkan tujuannya yaitu perbaikan kinerja dari lembaga publik,” ujar Wapres.
Inti dari penilaian itu, kata Wapres, adalah kualitas kerja birokrasi. Bagi instansi yang bukan langsung melayani publik, kinerja instansi itu dapat diukur dari kualitas kebijakan yang dikeluarkan. “Diperlukan indikator yang lebih menyeluruh, sehingga pemerintah mendatang dapat makin memperbaiki kinerja dan mendapatkan kemajuan dari reformasi birokrasi,” tegas Wapres.
Dalam acara yang dihadiri oleh menteri-menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, kepala lembaga non-pemerintah, dan gubernur dari seluruh Indonesia, Wapres mengakui dalam lima tahun terakhir ini cukup banyak hasil yang diperoleh. Tetapi dalam lima tahun ini pula masih banyak yang belum diselesaikan. “Pembangunan kita sangat tergantung sektor publik. Sektor publik dapat menjadi inovator, tetapi dapat juga menghambat dan menggerogoti,” ujar Wapres.
Wapres juga mengingatkan pentingnya pemberian reward dan penalty. “Penalty ada, reward-pun ada. Harusnya pemberian penalty tidak hanya terkait instansi tapi juga pada individu,” ujar Wapres.
Dalam laporannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan sejak tahun 2009, Kementerian PAN dan RB setiap tahun mengadakan evaluasi AKIP. Tahun ini sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. “Penilaian ini ini dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB serta disupervisi oleh Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional,” ujar Menteri PAN dan RB.
Dari hasil evaluasi tersebut, Menteri PAN dan RB mengatakan bahwa kesadaran instansi pemerintah pusat menerapkan AKIP semakin tinggi, dan tingkat kepatuhan serta pertanggungjawaban kinerja pun semakin tinggi. “Kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin baik dalam pengembangan sistem AKIP,” ujar Menteri PAN dan RB.
Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga dari tahun ke tahun semakin meningkat. “Hal ini terlihat dari tren rata-rata nilai akuntabilitas K/Ldari tahun 2009 sebesar 46,76 sebesar 46,76 dengan kategori “C” (agak kurang) dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 64,56 dengan kategori “CC” (cukup baik),” ujar Menteri PAN dan RB.
Tahun 2014 ini kondisi akuntabilitas kinerja K/Ldengan kategori “AA” (memuaskan) masih belum ada, kategori “A” (sangat baik) sebesar 7 K/L, Kategori “B” (baik) sebesar 42 K/L, kategori “CC” (cukup baik) sebanyak 31 K/L, kategori “C” (agak kurang) sebanyak 3 kementerian/lembaga dan kategori “D” (kurang) sudah tidak ada.
Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mendapatkan kategori “A” adalah Kementerian Keuangan, KPK, BPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PAN dan RB, BPKP, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Mendapat Opini WTP
Disamping Kemenko Kesra mendapat penghargaan AKIP “B”, pada Jumat (12/9/2014) yang lalu mendapat penghargaan Opini WTP dari Pemerin yang diserahkan oleh Wapres dan diterima Sesmenko Kesra Drs.H. Sugihartatmo, MPIA pada acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres mengatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jangan menjadikan pimpinan instansi berbangga hati, karena opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam pengelolaan keuangan pemerintah.
“Kita sadar bahwa tidak ada jaminan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang telah memperoleh opini WTP telah benar-benar terbebas dari praktek-praktek KKN. Upaya kita harus lebih dari itu,” ujar Wapres.
Selain upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan, kata Wapres, kita juga harus mampu meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern sebagai salah satu alat untuk melakukan pendeteksian dini atas kemungkinan terjadinya praktek-praktek penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. “Disini nampaknya masih banyak yang harus kita kejar,” ucap Wapres.
Saat ini, kita telah memiliki PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai pedoman penyelenggaraan sistem pengendalian intern. “Kita harus mampu mengimplementasikan SPIP tersebut secara lebih efektif sejalan dengan upaya perbaikan pelaporan keuangan pemerintah,” ucap Wapres.
Sesuai ketentuan pada tahun 2015 Pemerintah sudah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik untuk Pemerintah Pusat maupun untuk Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Rakernas ini penting untuk menggunakan waktu yang tidak panjang itu untuk merumuskan langkah-langkah kongkrit menuju sasaran yang kita inginkan.
Wapres mengingatkan bahwa tahun depan, pemerintah mulai melaksanakan akuntansi berbasis akrual untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2015. “Ini pekerjaan yang tidak ringan. Momen implementasi akrual ini penting, bagi pemerintah saat ini maupun bagi pemerintah baru yang akan datang,” kata Wapres.
Menurut laporan yang diterima Wapres, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan perangkat hukum dan kebijakan, dalam proses penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), dan dalam proses penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dengan baik, termasuk dukungan teknologi informasi.
Dalam sisa waktu masa tugas pemerintahan sekarang, Wapres meminta Saudara Menteri Keuangan untuk terus mengkoordinasikan persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada lingkungan Pemerintah Pusat. “Untuk Pemerintah Daerah, saya minta Saudara Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri Keuangan terus mengkoordinasikan persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada lingkungan pemerintah daerah,” kata Wapres.
Dalam laporannya, Menteri Keuangan Muhammad Chatib basri mengatakan bahwa reformasi pengelolaan keuangan Negara diawali dengan terbitnya paket peraturan di bidang keuangan Negara, yang meliputi UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta peraturan-peraturan pendukungnya.
Lebih jauh Menkeu mengatakan, jumlah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2013 yang mendapatkan opini Wajar sejumlah 83 LKKL, terdiri dari 65 LKKL mendapat opini WTP dan 18 LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Jumlah LKKL yang mendapatkan opini WTP meningkat secara signifikan jika dibandingkan pada tahun 2006 sebanyak 7 LKKL. “Sementara itu, jumlah LKKL yang mendapatkan Opini Tidak Memberikan Pendapat jauh menurun, yaitu sebanyak 3 LKKL pada tahun 2013 dari semula sebanyak 36 LKKL pada tahun 2006,” kata Menkeu.
Pada tingkat pemerintah daerah, perkembangan kualitas akuntasi dan pelaporan keuangan walaupun agak tersendat pada tahun 2006 hingga 2008, dikatakan Menkeu, kini juga telah menunjukkan perbaikan yang siginifikan. Berdasarkan data per 1 September 2014, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013 yang memperoleh opini wajar mencapai 431 LKPD dari seluruh LKPD yang berjumlah 524, yang meliputi 152 LKPD mendapatkan opini WTP dan 279 LKPD mendapatkan opini WDP. “Tahun 2009 hanya sebanyak 21 LKPD mendapat opini WTP,” ujar Menkeu.
Rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun ini mengambil tema ”Dengan Semangat WTP, Sukseskan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di Tahun 2015”. Pembukaan rakernas ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Imam Soebechi, Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menteri-menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, dan beberapa kepala daerah.(wapresri.go.id/Gs).
