Jakarta (10/07) - Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Dody Husodo mempin Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) terkait Antisipasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) memasuki musim kemarau. Rapat dilaksanakan di Hotel Ibis Gajahmada, Jakarta Rabu pagi.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) diprediksi bahwa musim kemarau tahun 2019 akan berlangsung mulai bulan Juli hingga Oktober dan lebih kering daripada tahun sebelumnya. Seiring dengan prediksi tersebut, beberapa wilayah di Indonesia seperti Jawa, Bali dan Nusa Tenggara telah mengalami kekeringan sejak dasarian II bulan Juli 2019.

"Menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat kondisi tersebut, perlu Koordinasi bersama beberapa K/L terkait untuk merencanakan langkah-langkah antisipasi bencana yang tepat selama musim kemarau", kata Dody mengawali arahannya.

Dody menambahkan, bahwa ancaman kebakaran hutan telah nyata sehingga koordinasi antar kementerian dan lembaga perlu dilakukan lebih awal dan intensif agar risiko bencana kebakaran hutan dapat diatasi secara maksimal.

Dalam sesi pemaparan, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Herizal menyampaikan pemaparan terkait perkembangan dan prospek musim kemarau 2019. Menurutnya, memasuki musim kemarau penting diwaspadai bagi daerah rentan kebakaran hutan seperti Riau, Sumsel, Jambi, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Kondisi saat ini pada keenam wilayah tersebut, lanjut Herizal sudah tidak pernah turun hujan lebih dari 60 hari. 

Selain itu, dalam rakor juga membahas tentang mekanisme pemantauan hotspot oleh LAPAN, pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca oleh BPPT, upaya penanggulangan karhutla oleh Kementerian LHK serta kemungkinan penggunaan dana DSP dalam mitigasi Karhutla oleh perwakilan BNPB. 

Setelah paparan dan diskusi, dalam penutup rapat, Dody mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan semua pihak dalam penanganan kebakaran hutan. Akan tetapi menurutnya, upaya tersebut tidak akan maksimal bila setiap pihak bekerja sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Ia menekankan bahwa sinergisitas penting dalam penanggulangan bencana. 

Dody juga menyampaikan beberapa rekomendasi untuk K/L terkait, pertama adalah pemantauan hotspot dengan dukungan citra satelit perlu ditingkatkan dengan pengamatan langsung menggunakan drone dan peningkatan patroli  darat maupun udara. 

Kedua, mengaktivasi posko siaga darurat pengendalian karhutla dan posko lapangan. 

Ketiga, segera melakukan pembasahan lahan gambut di provinsi-provinsi rawan karhutla dan penyiapan dukungan DSP untuk operasional. 

Keempat, sinergitas sarana dan prasarana informasi dan komunikasi agar koordinasi lapangan dapat berjalan efektif dan efisien. 

Kelima, pelaksanaan penyuluhan dan penegakan hukum agar terus ditingkatkan. Terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat/ dunia usaha/ TNI-Polri untuk mendorong operasi lapangan.

Hadi dalam rakor tersebut Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana dan Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana serta perwakilan dari BNPB, BMKG, BPPT, LAPAN, Kemenkopolhukam, Kementerian LHK, Kementan dan Polri, serta instansi terkait lainnya.