Jakarta (7/8) – Dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penanganan masyarakat terdampak konflik di Kabupaten Nduga, Papua, maka Kedeputian Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK menggelar rakor lanjutan dengan melibatkan Kementerian /Lembaga terkait dibawah koordinasi Kemenko PMK, maupun Kementerian /Lembaga diluar koordinasi Kemenko PMK tetapi terkait dengan penanganan konflik Nduga, serta Mabes TNI dan Mabes Polri. 

Rapat yang berlangsung di ruang rapat lantai III, Kemenko PMK Jakarta ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Dody Usodo HGS. Selain membahas permasalahan pengungsi terdampak konflik, rakor kali ini juga membahas kondisi terakhir situasi pengungsi Nduga setelah pendistribusian kebutuhan dasar yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian kesehatan, dan juga sebagai rencana persiapan kunjungan lapangan yang akan dilakukan Kedeputian Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK bersama Kementerian/Lembaga terkait. 

Seperti diketahui, peristiwa konflik di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua yang terjadi pada 1 Desember 2018 sampai sekarang masih menjadi isu konflik bersenjata yang belum sepenuhnya berhasil dihentikan. Situasi ini mengakibatkan berkembangnya isu pengungsian masyarakat Nduga di Wamena, dan sebagian wilayah masih belum kondusif keamanannya karena sesekali masih terjadi kontak senjata antara aparat TNI bersama Polri dengan KKB. Masih berkembang isu sampai dengan hari ini pengungsian masih terjadi dan menyebar di beberapa titik pengungsian, di pemukiman dan di luar pemukiman (hutan). Konflik sosial ini telah memakan korban jiwa dipihak TNI dan Polri, dan juga dipihak  KKB maupun masyarakat, mengakibatkan aktifitas masyarakat dan pelayanan publik terganggu.

“Dalam koridor penanganan jangka pendek dan jangka menengah, kita perlu merumuskan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan. Untuk jangka pendek, bagaimana mengoptimalkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar agar dapat diterima oleh para pengungsi ? Sedangkan untuk jangka menengah, bagaimana pembangunan Kabupaten Nduga dapat disinergikan dengan pembangunan regional dan nasional khususnya pembangunan SDM dan infrastrukturnya ?,” ujar Dody. 
Atas dasar itu pula, pihaknya mengundang Asops Panglima TNI, Asops Kapolri dan berbagai Kementerian/ Lembaga untuk mendapatkan berbagai masukan terkait kondisi Nduga dalam tinjauan berbagai aspek  secara komperhensif. Pada kesempatan itu, Asops Kapolri Irjen Pol Martuani Sormin yang sangat mengenal karakteristik Papua karena pernah menjabat sebagai Kapolda Papua Barat dan Kapolda Papua telah memberikan gambaran secara jelas tentang situasi yang berkembang di Nduga saat ini, terutama isu pengungsi. Demikian pula halnya Paban II Sops TNI Kolonel Inf Suswastyo menyatakan TNI siap memberikan dukungan transportasi untuk pengangkutan bahan bantuan dan juga mendukung penanganan warga pengungsi Nduga untuk jaminan keamanan dan pelayanan sosial.

Rakor kali ini merupakan rakor kedua dalam pembahasan penanganan masyarakat terdampak konflik sosial di Nduga, Papua. Rakor pertama telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2019 yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian/ Lembaga, Komnas Perempuan dan Komnas HAM yang mengajukan audiensi terkait dengan masalah penanganan konflik sosial di Nduga ini.

“Isu-isu yang perlu ditindak lanjuti oleh Kementerian/Lembaga difokuskan pada pengelolaan informasi publik terkait perhatian pemerintah dalam penanganan pengungsi Nduga, perlibatan gereja/tokoh agama dan tokoh adat, pembinaan mahasiswa Papua serta pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan dengan melibatkan TNI dan Polri, Pemda, gereja dan tokoh adat” demikian penegasan Deputi Dody saat menutup rakor tersebut. Dody juga menghimbau agar media menyampaikan berita yang seimbang terkait isu masyarakat terdampak konflik di Nduga yang mengungsi kedaerah aman (rumah-rumah keluarganya di Wamena), Pemerintah memberikan perhatian sepenuhnya terkait penangan isu pengungsi Nduga tersebut. 

Hadir dalam rakor kali ini Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK Ghafur Akbar Dharmaputra, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Sudirman, Asisten Operasi Polri Irjen Martuani Sormin, Paban II Sops TNI Kol Inf Suswastyo mewakili Asops Panglima TNI, perwakilan  Kemenko Polhukam, Kantor Staf Presiden, Kemendagri, Kemensos, Kemenag, kemendikbud, Kemenkes, Kominfo dan BNPB.