Banyuwangi, Jatim (27/09)— Upaya penanggulangan kemiskinan saat ini sudah menunjukkan keberhasilan dengan menurunnya angka kemiskinan, meskipun memang kemudian perlu pendekatan komplementalitas dengan mempergunakan data terpadu. Program Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di tahun depan akan lebih menantang seiring perubahan situasi dan kondisi, maka kemudian diperlukan evaluasi dari program ini dan dapat dilanjutkan dengan sejumlah upaya inovatif.
“Karena sejatinya, menanggulangi kemiskinan itu bukan hanya berhasil menurunkan angka tetapi bagaimana menaikkan harkat dan martabat rakyat miskin. Untuk mewujudkan semua program kerja yang menyasar rakyat miskin, Kita perlu komitmen bersama untuk menggunakan Basis Data Terpadu (BDT—red)” kata Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK, Ade Rustama saat membacakan sejumlah catatan penting di tengah forum Rapat Koordinasi Teknis mengenai startegi percepatan target RPJMN tahun 2019 dan identifikasi program prioritas nasional 2020, di Kab Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat pagi. Rakornis yang dijadwalkan berlangsung sejak 26—28 September 2019 ini, diisi oleh paparan dari berbagai dinas terkait di lingkungan Pemkab Banyuwangi dan dilanjutkan dengan konsultasi serta diskusi.
Rakornis dibuka dengan paparan program kerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) Kemenko PMK utamanya di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, antara lain pelaksanaan penyelenggaraan PKH, perluasan BPNT, pembangunan Rutilahu, program jaminan sosial, aneka program pemberdayaan disabilitas dan lansia, dan sebagainya.
Sebagai kabupaten yang diketahui sejak 2011 silam mulai ‘berlari kencang’ mengejar ketertinggalannya dari daerah lain di Jawa Timur, Kab Banyuwangi kini telah menjadi salah satu kabupaten paling diperhitungkan. Dengan aneka potensi daerah utamanya dari sektor pariwisata dan budaya, Banyuwangi kini menjadi daerah nomor tiga terbesar nilai nvestasinya di Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya dan Gresik. Angka kunjungan wisatawan baik domestik maupun internasional meningkat tajam, yang semula hanya 450 ribu wisatawa
sekarang menjadi lima juta wisatawan yang rutin berkunjung hanya untuk sekadar wisata budaya dengan aneka festival atau eksplorasi keindahan alam yang diketahui memiliki garis pantai terpanjang di Pulau Jawa ini.
Dengan semangat melayani dengan hati, jajaran SKPD di lingkungan Kab Banyuwangi juga banyak menciptakan inovasi terhadap berbagai layanan publik yang mereka selenggarakan. Misalnya, dengan program bernama ‘CHIPs’ dalam bidang kesehatan yang dikhususkan bagi warga miskin dan tinggal di wilayah yang sulit dijangkau, tenaga medis akan rutin mengunjungi mereka untuk memeriksakan kesehatan. Dengan mengedepankan pula prinsip 5 M yaitu Mencari, Mendatangi, Menangani, Menyantuni, dan Mengunggah, layanan CHIPs nyatanya berhasil mengantarkan Banyuwangi sebagai Penerima Penghargaan untuk kategori layanan publik bidang kesehatan terbaik dari Kemenpan RB baru-baru ini.
Sementara untuk layanan sosial, meskipun layanannya terus diperbaiki, Dinas Sosial Kab Banyuwangi terus fokus pada perbaikan dan pemenuhan hak dasar warganya. “Karena prinsip kami adalah membantu siapa saja yang tidak mampu meskipun kadang diketahui bahwa warga miskin atau terlantar itu bukan warga kami. Semua atas nama kemanusiaan,” ujar Perwakilan Dinas Sosial Kab Banyuwangi. “Warga miskin yang tidak terdata oleh Basis Data Terpadu, akan kami segera susulkan, sementara menunggu semuanya beres akan kami pastikan apa saja yang menjadi latar belakang kemiskinan mereka. Untuk Lansia miskin misalnya, Kami sudah menanggung makan mereka dua kali dalam sehari dengan Program ‘Rantang Kasih,’” tambahnya lagi. (*)
