Jakarta (17/7) - Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diadakan Senin (8/7), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait.

Beberapa yang hadir dalam rakor diantaranya Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Tri Hesty Widyastoety, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya A Rusady, perwakilan kementerian/lembaga terkait, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), serta KSP.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Agus Suprapto mengatakan bahwa pembahasan mengenai mekanisme dan regulasi pembiayaan BPJS Kesehatan masih akan terus berlangsung. Masukan dari pihak-pihak terkait sangat diperlukan untuk menemukan solusi yang paling tepat.

"Pertemuan semacam ini sangat penting untuk menampung usulan-usulan dari lintas sektoral. Tidak hanya mengungkapkan magnitude problem, tapi memberikan masukan tentang solusinya seperti apa karena masalahnya juga complicated," ujarnya saat memimpin rakor tersebut di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (17/7).

Turut hadir mendampingi dalam rakor, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK Tubagus Achmad Choesni.

Rakor secara umum membahas mengenai reviu kelas rumah sakit, sistem rujukan terintegrasi, penyempurnaan norma kapitasi dan kapitasi berbasis komitmen pelayanan, strategic purchasing pelayanan kesehatan, pencegahan dan penindakan fraud di rumah sakit, serta implementasi urun biaya.

"Dengan semua ikut berkontribusi, kita harapkan masalah pembiayaan BPJS Kesehatan ini segera menemukan solusinya dan bisa berjalan lancar serta tepat waktu," pungkas Agus.

Foto & Reporter : Puput