Tangerang Selatan (31/7) - Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb. A. Choesni memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Pangan di Provinsi Banten. Rapat dilaksanakan di Hotel Santika BSD City, Serpong. 

"Sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah memberikan berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat berpendapatan rendah, seperti bantuan sosial pangan (Rastra dan BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar dan berbagai jenis bantuan sosial lainnya", ungkap Choesni mengawali arahannya.

Menurut Choesni, program bantuan sosial kepada masyarakat berpendapatan rendah dan program pemberdayaan masyarakat, berdampak pada penurunan angka kemiskinan (saat ini 1 digit). "Angka Kemiskinan di Indonesia pada September 2018 turun menjadi 9,66% dibanding Maret 2018 sebesar 9,82%, maupun September 2017 mencapai 10,12%", ujarnya.

Sesuai arahan Presiden RI, lanjut Choesni, pelaksanaan program Bansos Rastra yang merupakan bagian dari bantuan sosial pangan, sedang bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui saluran perbankan. Transformasi ini bertujuan supaya penyaluran bantuan sosial dapat dipantau dan dikontrol pelaksanaannya sehingga dapat memenuhi 6 T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, tepat administrasi).

"Untuk tahap awal, transformasi Rastra menjadi BPNT telah dimulai sejak tahun 2017 yang dilaksanakan di 44 kota dengan sararan 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tahun 2018 wilayah yang melakukan transformasi bertambah menjadi 219 kabupaten/kota dengan sasaran 10 juta KPM", ungkap Choesni.

Tahun 2019, lanjutnya, direncanakan perluasan BPNT di 295 kabupaten, sehingga tahun 2019 seluruh 514 kabupaten/kota sudah melakukan transformasi Bansos Rastra menjadi BPNT dengan total sasaran 15,6 juta KPM. Sebagian besar wilayah perluasan 295 kabupaten menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur.

Sementara untuk Provinsi Banten, perluasan BPNT telah dilakukan sejak tahun 2017 di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang dan Kota Cilegon. Selanjutnya, tahun 2018 diperluas lagi ke Kabupaten Tangerang. Tahun 2019, 3 kabupaten tersisa  telah mulai menyalurkan BPNT pada Juni 2019 yakni Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, sehingga seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten telah bertransformasi menjadi BPNT. 

Menurut Choesni, sampai Juni 2019 di Provinsi Banten, dari Pagu 480.849 KPM telah disalurkan ke rekening KPM 455.728 KPM (94,8%) sedang pembelanjaan sekitar 285.152 KPM (62,6%). Sedangkan untuk Kabupate  Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, perluasan BNT telah dilaksanakan Juni 2019. Dari Pagu 1.301 KPM, telah disalurkan ke rekening KPM 1.300 KPM (99,9%) dan telah membelanjakan 1.249 KPM (96,1%).

Namun demikian, Choesni juga menyampaikan bahwa perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan penyaluran bagi KPM yang masih belum terpenuhi serta sosialisasi pemanfaatan/membelanjakan bantuan yang diterima.

Untuk itu, Choesni juga mengharapkan  dukungan dari berbagai pihak yang tergabung dalam Tim Koordinasi Bansos Pangan di daerah, antara lain Sekda, Bappeda, Dinas Sosial, OPD lainnya, Himbara. Selain itu juga harus memperhatikan data gagal burekol, invalid, error, uapaya pemenuhan/penggantian KPM baru, kesiapan infrastruktur, dan kesiapan bank penyalur.
 
"Dengan kondisi tantangan yang dihadapi, kami mengharapkan sinergitas Pemda melalui Bappeda Provinsi dan Kabupaten serta Dinas Sosial, mendukung kelancaran penyaluran BPNT", kata Choesni di akhir arahannya.

Hadir dalam rakor, perwakilan Kemensos, Kemendagri, TNP2K, Himbara, serta seluruh Dinas Sosial dan Kabag Kesra, serta Koordinator TKS Kabupaten/Kota se Provinsi Banten.