Morotai (12/07) – Desa-desa di kawasan perbatasan diharapkan mampu menyediakan fasilitas sama dengan kota tanpa menghilangkan ciri khas tiap desa di kawasan perbatasan. Demikian dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi saat melakukan monitoring ke beberapa lokasi di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara pada tanggal 12-13 Juli 2019.

Dalam monitoring ini, Sonny didampingi oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus,Wijanarko Setyawan dan Tim Kementerian Desa DDT. Tim diterima langsung oleh Bupati Pulau Morotai Benny Laos beserta jajaran OPD Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.Tujuan dari kegiatan ini adalah berdialog langsung dengan Kepala SKPD, Aparatur desa, dan Masyarakat Desa tentang capaian dan kendala pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Morotai. Kunjungan ini seklaigus dalam rangka melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pembangunan Manusia di Kawasan Perbatasan.

Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain Badan Usaha Milik Desa di Desa Wayabula, Puskesmas Desa Tiley, DapurSehat, dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Desa Daeo. Hasil Kunjungan pada beberapa aspek seperti Ekonomi lokal Pembangunan BUMDes telah dirintis pada keseluruhan 88 desa dengan membangun gedung Toserba yang menjual Produk unggulan mencakup hasil nelayan yang berupa ikan tuna, ikan roa, kepiting sampai teri dsb, dan hasil kebun berupa kelapa rakyat. Pemkab telah mengolah dan mengemas dengan baik dan dipasarkan ke Jakarta dan kota besar lainnya di Indonesia,selain itu bahkan juga dilakukan ekspor ke luar negri seperti ke Thailand dan Jepang. Pada saat dialog masyarakat melaporkan masih memerlukan pendampingan dalam kemampuan pencatatan pengelolaan keuangan pada seluruh BUMDES.

Pada Aspek infrastruktur dasar telah dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan jalan lingkar Morotai sepanjang 390 Km, saat ini capaiannya masih tersisa sepanjang 36 KM dan 14 jembatan.Ditargetkan pembangunan akan selesai pada tahun 2020. Target selanjutnya adalah pembangunan PAUD, jalan tani, irigasi, listrik desa, pipanisasi air bersih, mitigasi bencana, peningkatan kapasitas pelabuhan dan bandara, peningkatan kuota BBM, dan sarpras pengembangan pariwisata.

Sementara di sektor kelautan dan perikanan, program prioritas pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) menjadi tantangan strategis di daerah Perbatasan Pulau Morotai. SKPT Morotai ini telah mampu mengolah ikan tuna untuk eksport ke USA dengan mencatatkan omset hingga US$ 300 juta sampai dengan tahun 2019, target daerah selanjutnya secara bertahap akan dikembangkan 4 industri SKPTpengolahan Tuna baru yang potensinya mencapai 5 ton per hari. Melalui kegiatan ini akan menghidupkan ekonomi masyarakat nelayan di Morotai.

Pada akhir kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK membuka secara simbolis seremoni opening Festival Morotai, di Ternate bersamad engan Staf Ahli Menteri Pariwisata, Gubernur Maluku Utara, dan Bupati Pulau Morotai. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan promosi Pulau Morotai di taraf internasional.

Terkait hasil kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara ini Sonny menegaskan, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Pusat untuk mempertajam kebijakan pemenuhan pelayanan dasar dan pembangunan manusia di kawasan perbatasan semakin baik dan berkualitas. (Kedeputian VII)