Padang, 3 September 2015 - Asisten Deputi urusan Jamin Sosial, Alfredo Sani Fenat menjadi moderator dalam dialog Rakor penanggulangan Kemiskinan yang diselenggarakan di Padang, pada Kamis (3/9/2015). Rakor yang mengambil tema "Sinergi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat" menjadikan Moris Nuaimi, Kasubdit Analisis Kebijakan Pengurangan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Ngatijo, Kasubdit Penanganan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial (Kemensos), dan Apriadi Laudin, Kepala Bappeda Propinsi Sumatera barat sebagai narasumber dalam dialog tersebut.

Dalam dialog tersebut dihasilkan kesimpulan, antara lain:

1. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan agenda nawacita yang dituangkan didalam RPJMN 2015- 2019 antara lain :

1. Memantapkan Sistem Perlindungan Sosial Yang Komprehensif.
2. Peningkatan Pelayanan Dasar.
3. Meningkatkan Inovasi Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan(P2B).

1. Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian yang merupakan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai Per.Pres No  9/ 2015, maka  terkait Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten Kota diharapkan dapat  dilakukan dengan baik melalui :
   1. Harmonisasi Data
   2. 40% penduduk terbawah ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
   3. Komitmen sinergi program/kegiatan antar Kementerian/ Lembaga
2. Sehubungan dengan tersebut di atas, maka diusulkan hal-hal sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pembahasan teknis lanjutan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kota yang dikoordinasikan dengan Kemenko PMK tentang kemungkinan implementasi sinergi antar program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  dengan Program-program dari Kementerian/ Lembaga terkait.
   2. Pelibatan multisektor mutlak dilakukan
   3. Diperlukan adanya komitmen Kementerian/ Lembaga terkait untuk menggunakan data yang sama (BDT).
   4. Kerjasama semua  Kementerian/lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota yang terkait bidang penanggulangan kemiskinan  termasuk partisipasi swasta dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengsukseskan program penurunan angka kemiskinan.

Diharapkan agar hasil pembahasan atas usulan dimaksud, dapat diimplementasikan  berdasarkan kondisi yang ada. (deni/humas)