Jakarta (25/11) – Kemenko PMK mengadakan evaluasi program Gerakan Sosial Indonesia Bebas Anak Jalanan. Termasuk mengkoordinasikan strategi pencegahan dan penanganan anak jalanan dan anak terlantar tahun 2020-2024. Kegiatan itu berlangsung dalam rakor dan sinkronisasi memperkuat peran keluarga dalam pencegahan dan penanganan anak jalanan dan anak terlantar yang berlangsung senin pagi di sebuah hotel di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. 

Evaluasi dan strategi tersebut didasari akan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta akan dimulainya agenda pembangunan yang baru yakni RPNJM 2020-2024. Dalam pembukaannya, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra mengatakan, bahwasanya anak jalanan (Anjal) saat ini memiliki banyak masalah kesehatan, akses pendidikan, kekerasan, kecanduan dan kerawanan akan eksploitasi. 

Menurut data Kemensos, pada tahun 2018 sejak tahun 2016 hingga 2018 terjadi penurunan jumlah anak jalanan di Indonesia. Pada tahun 2016 sebanyak 20,719 anak, pada 2017 sebanyak 16,461 anak dan pada 2018 sebanyak 12.000 anak. Disisi lain, pada 13 provinsi/ kabupaten/kota telah menerbitkan regulasi tentang anak jalanan yang meliputi perda, pergub, perwali dan perbup yang fokus pada penanganan anak jalanan. Dapat dikatakan, gerakan sosial Indonesia bebas anak jalanan 2018 telah membangun komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan anak jalanan. 

Meski begitu, Deputi Ghafur juga mengingatkan akan pentingnya basis data terkait anak jalanan, mengingat masih adanya perbedaan data antar Kementerian/ Lembaga (K/L) hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal yang sama juga diutarakan oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kemenko PMK, Marwan Syaukani. Marwan mengingatkan pentingnya ‘jemput bola’ soal data. Menurutnya, basis data itu sangat penting, pemerintah sangat membutuhkannya untuk penyusunan kebijakan. 

Terkait dengan hal itu, Deputi Ghafur menegaskan agar para K/L juga dapat bekerjasama dengan LSM. Dengan begitu dapat diketahui pula K/L punya apa serta LSM memiliki apa. “Dengan begitu saling sinergis. Tidak lagi sendiri-sendiri,” Ghafur mengingatkan. Pada kesempatan ini pula Ghafur menegaskan agar para K/L dan LSM berorientasi pada paradigma Membangun SDM Maju yang menjadi visi misi Presiden Joko Widodo. “Agar SDM Indonesia Maju maka pembangunannya harus dimulai dari keluarga,” pungkasnya. 

Rakor dan sinkronisasi memperkuat peran keluarga dalam pencegahan dan penanganan anak jalanan dan anak terlantar dihadiri oleh Kemendagri, Kemendikbud, Kemenag, Kemensos, BKKBN, Pemda DKI, Pemkot Depok, Yayasan ISCO, Yayasan Hidayatullah Pemersatu Umat Indonesia, dan Diakonia.