Jakarta (13/07) -- Kemenko PMK berharap adanya perubahan anggota GT-PPTPPO dan sub GT-PPTPPO. Diharapkan pula adanya penguatan komitmen Ketua Sub GT-PPTPPO dan anggotanya. Karenanya dibutuhkan evaluasi GT di tingkat nasional maupun daerah oleh Ketua GT-PPTPPO yakni Kementerian PPPA.

Hal tersebut dikemukakan PltDeputi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra saat memberikan arahan sekaligus membuka Rakor Revitalisasi GT-PPTPPO tingkat pusat di  Hotel Santika Premiere, Slipi Jakarta. 

Sebagai tindak lanjut pula,Ghafur meminta Kemen PPPA selaku Ketua harian  GT PPTPPO dan Kemenkumham selaku Ketua Sub GT PPTPPO bidang Pengembangan Norma Hukum menjadi focal point revisi regulasi terkait TPPO tersebut seperti dikemukakan diawal. Menurut Ghafur,GT PPTPPO yang telah ada perlu direvitalisasi dalam rangka memperkuat kinerja GT PPTPPO. Permasalahan kinerja GT PPTPPO tersebut  secara umum yang terjadi antara lain : perubahan nomenklatur K/L angggota GT, belum semua K/L terkait PP-TPPO ikut aktif dan terdapat anggota GT yang tidak terkait PP-TPPO serta terdapat K/L yang belum masuk GT. 

Sebagai problem solving, Ghafur menjelaskan, Kemenko PMK ingin mendorong perubahan regulasi terkait PP TPPO yaitu merevisi Perpres 69/2008 tentang GT PP TPPO serta Peraturan Ketua Harian GT PP TPPO No. 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Ketua Harian GT PPTPPO No.8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sub GT PPTPPO yang menjadi dasar hukum keanggotaan GT PPTPPO. 

Adapun beberapa point penting sebagai tindak lanjut dari Rakor Revitalisasi GT PPTPPO Tingkat Pusat ini, menambahkanKemenko lainnya sebagai Ketua Bersama GT PP-TPPO, dan Kementerian lain yang terkait sebagai anggota (revisi Perpres 69/2008) ;Integrasi PP-TPPO dalam dokumen perencanaan dan anggaran ;Penyusunan Stranas dan RAN 2020-2024 dengan dasar hukum Perpres;Penggunaan TI dalam pencegahan, penanganan, dan koordinasi PP-TPPO ;Melakukan kajian tentang peluang PPTPPO sebagai ‘kejahatan lintas negara’ ditangani oleh lembaga khusus (seperti BNN - narkoba dan BNPT-terorisme) ;Melakukan pemetaan tentang ‘status keaktifan’ GT PPTPPO prop dan kab/kota dan masalah/tantangan yang dihadapi ; serta Revisi Perkaha GTN PPTPPO tentang Sub GT PPTPPO dan Permen PP dan tentang focal point  sekretariat GT PPTPPO.

Rakor Revitalisasi GT-PPTPPO Tingkat Pusat kali ini dihadiri KPPPA sebagai ketua Harian GT PPTPPO, K/L yang tergabung dalam GT PPTPPO serta K/L yang akan dimasukkan kedalam GT PPTPPO. (Kedeputian 6)