Yogyakarta (08/05)--- Kedeputian bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2016/2017 di Yogyakarta. Ketua Panitia, Nuswardana Sarodja dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan rapat koordinasi ini, diharapkan mendapat pemetaan sekolah-sekolah yang melaksanakan UN dan akan ada yang menjadi sekolah rujukan sebagai tempat penyelenggara UNBK bagi sekolah sekitar yang belum mampu menyelenggaran UNBK.

Dalam sambutannya, Deputi bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono, yang dibacakan oleh Asdep Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja, Wijaya Kusumawardana, mengatakan bahwa Kebijakan tentang Ujian Nasional dan Pelaksanaan UN 2017 ini, untuk meningkatkan efisiensi, mutu, reliabilitas, integritas, dan kehematan, oleh karenanya dilaksanakan dengan moda UNBK. “Jadwal UN jenjang SMK, SMA/MA, dan SMP/MTs tidak dilakukan serentak sehingga komputer dapat digunakan bergantian (resource sharing), serta Siswa SMA/MA dari sekolah yang belum memiliki infrastruktur UNBK dapat mengikuti ujiandi SMK atau SMP/MTs pelaksana UNBK, demikian pula sebaliknya. Dinas Provinsi/Kabupaten (Sesuai kewenangan) menetapkan tempat ujian bagi siswadari sekolah yang belum memiliki fasilitas berdasar kedekatan jarak antar sekolah,” lanjutnya.

Wijaya juga mengatakan bahwa UNBK sebagai terobosan dalam rangka efisiensi dan efektifitas. “Harapan dari rakor ini adanya evaluasi apa yang telah diperoleh dan apa yang harus diperbaiki di masa depan termasuk temuan beberapa permasalahan dalam pendistribusian soal UNBK tanpa pengawasan dari kemendikbud, sampai peserta ujian membawa handphone ke dalam ruang UNBK,” tegasnya.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Prof. Nizam, dalam paparannya mengungkapkan,  terjadi kenaikan peningkatan jumlah sekolah dan peserta UNBK termasuk paket B dan C yang bergabung melaksanakan UNBK. “UNBK sejak 2015, pada waktu kami mencoba melakukan reformasi pindah ke UNBK, banyak pakar IT dan telematika, tidak mungkin Indonesia melakukan UNBK, bagaimana dengan yang diluar Jawa dan Papua. UNBK di 500 sekolah, Papua lebih berani UNBK dibanding DKI Jakarta di tahun 2015. Di Tahun 2015, sehingga di tahun 2016 semakin banyak yang percaya diri, dari 500 menjadi 4300 sekolah. Di 2017 meningkat masih signifikan, lebih dari 30000 sekolah dan satuan pendidikan, termasuk paket B dan C. Dari sisi peserta, meningkat signifikan, sudah 3,8 juta siswa”, lanjut Nizam. 

Sebenarnya, menurut Nizam, seharusnya UNBK bisa dilaksanakan dalam satu minggu atau sebulan, sehingga tidak harus UNBK dilaksanakan dalam waktu yang sama. Selain itu, Paket B dan C berbasis komputer juga dapat menumpang di sekolah dan dapat menggunakan sekolah memiliki sarana prasarana yang berlebih sehingga akhir pekan dapat digunakan UNBK Paket B dan C.

Menurut Nizam, UNBK dapat mengawal mutu pendidikan tetap konsisten. Hasil UNBK memberikan nilai lebih, karena setelah UNBK, potret kualitas pendidikan terlihat. Sebelum UNBK, nilai ujian tinggi, namun ternyata setelah UNBK, potret kualitas sekolahnya baru terlihat. Ini menunjukkan ada peningkatan kejujuran baik yang dengan kertas maupun dengan komputer. Dengan UNBK, kita menemukan foto yang sesungguhnya. “Hipotesa berikutnya bahwa banyak sekolah yang meningkat kejujurannya, yang sesungguhnya lebih rendah dari capaian yang lalu,” tegasnya.Dalam kesimpulannya, UNBK  mampu mendorong dan mengdrive sehingga mutu terukur, sistemik, dan meteran yang digunakan pun sama sehingga kualitas dapat konsisten terjaga dari tahun ke tahun. “Melalui UNBK, cost turun dan realiablitas meningkat,” tegasnya.

Sementara menurut Kepala Disdikpora DI Yogyakarta, sejak awal, setelah pelaksanaan UN tahun 2016, kadis telah memerintahkan, tahun depan sudah ada UNBK semuanya. Disdikpora sudah memetakan tentang potensi komputer yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan UNBK. “Dalam rangka mendukung UNBK, merekrut proktor, bagaimana kelancaran mengunduh soal dan menjamin pelaksanaan UNBK berjalan baik dan lancar. Pelaksanaan ujian ini dilakukan sistem pengendalian yang bertingkat-tingkat, ada permasalahan namun tetap diatasi,” lanjutnya.

Memang sejak awal, setelah UU No. 23 Tahun 2014, pemetaan pendataan P3D, kemudian dalam prosesnya, prinsip yang dipegang adalah terjadi kesinambungan yang secara alami tidak ada gangguan. Pertama, gaji guru dan pegawai lainnya jangan sampai ada keterlambatan. Bahkan pada waktu dialog interaktif di Jogja TV bulan Maret. Memberi insentif cukup tinggi di Kaltim, provinsi tidak mampu, sehingga sampai Maret belum dibayarkan. Kedua, operasional sekolah jangan sampai ada hambatan. Selain BOS dari pusat, yang sekolah negeri kami siapkan dari Daftar Persediaan Anggaran, sementara sekolah swasta disiapkan dengan BOSDA. “(sumber: Kedep IV Kemenko PMK/ivan)