Jakarta (24/02)--- Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono, memimpin rapat koordinasi teknis (Rakornis) Rancangan Perpres tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN). Rapat berlangsung di ruang rapat lantai 3, Kemenko PMK, Jakarta. Rapat dihadiri oleh Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Ristekdikti, Muhammad Dimyati; Perwakilan dari Kementerian Perindustrian; Kementerian Hukum dan Ham; BPPT; serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga lainnya.

Dalam kesempatan ini Agus memaparkan bahwa tujuan dari rapat hari ini adalah untuk memperoleh informasi terkini tentang penyusunan rancangan RIRN dan juga memperoleh masukan dari K/L untuk pengajuan RPerpres RIRN. “RIRN ini disusun atas arahan Menko PMK pada Rakornas IPTEK 2015. RIRN dibutuhkan untuk menjadi pedoman riset dan arah pengembangan Iptek jangka menengah dan panjang, sehingga kegiatan riset efektif dan efisien”, papar Agus.

RIRN ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membuat Visi Indonesia 2045. Karena itu, dokumen RIRN akan dikembangkan menjadi RIRN 2015-2045 di bawah koordinasi Kementerian Ristekdikti sehingga menjadi komplementer Visi Indonesia 2045. Dengan tersusunnya RIRN 2015-2045, diharapkan Indonesia akan memiliki arah dan target pembangunan riset yang jelas dan terukur, serta dapat mensejajarkan Ipteknya  dengan sejumlah Negara lain.

Dikesempatan yang sama,  Muhammad Dimyati melaporkan bahwa finalisasi penyusunan rancangan Perpres tentang RIRN telah sampai pada tahap harmonisasi terakhir dan surat penyelesaian harmonisasi juga telah berjalan.  Selanjutnya, RIRN disusun untuk menempatkan IPTEK agar punya kontribusi secara signifikan (dan terukur) dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk mengukur seberapa besar kontribusi iptek tersebut digunakan indikator produktifitas SDM IPTEK (peneliti). Produktifitas tersebut berkorelasi dengan input SDM IPTEK dan anggarannya, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Masih dalam laporannya, Dimyati mengungkapkan, melalui RIRN Iptek dapat berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan nasional sehingga produktifitas meningkat. Selain itu, dokumen ini juga bisa menjadi puzzle bagi seluruh riset nasional, dan diharapkan pada tahun 2018 sudah bisa memanfaatkan dokumen ini dengan operasionalisasi.