Jakarta, 2 Agustus - Pendatang baru di Jakarta yang datang bersama dengan arus balik diperkirakan hampir 70 ribu orang, ungkap Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta.
"Dengan dihapuskannya Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) sejak 2013 lalu, maka kesempatan bagi warga dari luar daerah untuk datang ke Jakarta semakin terbuka," kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Purba Hutapea di Jakarta, Jumat(1/8/2014), seperti dirilis laman Anatarnews.com.
Menurut dia, dengan dihapuskannya operasi kependudukan tersebut, maka warga dari luar Jakarta bisa datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan atau mengadu nasib di Ibu Kota.
Purba mengutip data Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang menyebutkan sebanyak 3.616.774 atau 36,21 % warga Jakarta mudik Lebaran sedangkan total penduduk Jakarta mencapai 9.988.329 orang.
Menurut Purba, arus balik diperkirakan akan mencapai 3.685.274 orang sehingga jumlah pendatang baru ke Jakarta adalah sebanyak 68.500 orang atau 1,89 % dari jumlah arus mudik.
"Diperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta mengalami kenaikan sekitar 25,5 persen atau 17.500 orang jika dibandingkan dengan jumlah pendatang pada tahun lalu yang mencapai 51.000 orang," tutur Purba.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan para pendatang baru di Kota Jakarta terbagi dalam tiga kategori besar. Kategori pertama, yaitu pendatang baru baru yang akan menetap secara permanen di Jakarta.
"Kedua, pendatang baru yang hanya tinggal untuk sementara waktu kemudian kembali lagi ke kampung halaman. Ketiga, warga yang hanya tinggal di Jakarta untuk menikmati libur Lebaran, lalu pulang ke daerah asal," ungkap Purba.
Karena Dorongan Ekonomi
Sementara itu anggota Komisi II DPR RI, Agus Poernomo, mengatakan pascalebaran, jumlah pendatang ke Jakarta akan meningkat akibat faktor ekonomi, di mana sekitar 80 persen peredaran uang seluruh Indonesia terpusat di Jakarta.
"Ini tidak terhindarkan, konon mengikuti perputaran uang secara nasional yang 80 persen berada di Jakarta," kata Poernomo atau yang akrab dipanggil Gus Poer di Jakarta, Kamis (31/7/2014).
Untuk memantau penambahan jumlah penduduk Jakarta, imbuh politisi PKS itu, sistem elektronik KPT (e-KTP) sangat bermanfaat.
"Sistem e-KTP bisa membantu memantau perkembangan pendatang, jika ada upaya pendataan dari Pemda DKI Jakarta," kata dia.
Langkah lain mengantisipasi terjadi penambahan penduduk di Jakarta, sebaiknya meniru langkah Presiden SBY yang membangun pusat-pusat ekonomi di daerah lain, tidak terpusat di Jakarta.
"Pengembangan ekonomi yang sudah jalan di era SBY bisa dilanjutkan agar urbanisasi bisa diminimalisir," kata dia.
Ia menyebutkan, masalah bertambahnya penduduk Jakarta, harus diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan pekerjaan formal.
"Pemenuhan atas kebutuhan pekerjaan formal harus dipenuhi. Jika ini tak terpenuhi akan mengakibatkan tumbuhnya sektor informal yang kadang susah dikontrol dan akan menimbulkan masalah baru," kata Poernomo.(Ant/Gs).
