Jakarta, 31 Desember  - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK, mengatakan banjir yang melanda wilayah Jawa Barat telah menimbulkan dampak yang luar biasa. Salah satunya adalah karena sejumlah pabrik terpaksa tutup karena terendam banjir.

Ia mengaku sudah menginstruksikan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan untuk segera mengatasi masalah itu.

"Pokoknya banjir di Jawa Barat Gubernur selesaikan dalam waktu tiga tahun. Kenapa itu penting? Karena kalau banjir berapa pabrik yang tidak bekerja ? berapa anda punya emiten yang jadi nganggur ?" kata JK dalam sambutannya di acara Penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014, di gedung BEI, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2014).

JK seperti dilansir laman Tribun News, mengatakan, dengan jaminan penyelesaian masalah banjir itu, investor akan meningkat kepercayaannya, dan hal itu bisa memicu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian semua pihak akan diuntungkan, termasuk masyarakat.

"Itu artinya industri akan lebih punya kepercayaan, kita yakinkan akibatnya akan terjadi pertumbuhan lebih baik," jelasnya.

Pemerintah kata JK juga akan terus mengambil kebijakan-kebijakan yang diharapkan bisa mendongkrak kepercayaan investor. Salah satunya adalah pengalihan subsidi BBM yang diambil pekan lalu. Pemerintah sukses menghemat ratusan triliun rupihan, dan uang itu akan dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif.

Selain itu JK juga menyinggung soal penghematan belanja rutin negara, serta moratorium penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS). Selain itu juga disinggung soal pemangkasan birokrasi, yang diharapkan mampu menarik minat investor.

Butuh Rp 100 Triliun Sediakan Air Bersih Se-Indonesia

Sementara itu pada tahun 2015 ditargetkan 68,7 persen rakat Indonesia sudah memiliki akses terhadap air bersih, dan pada tahun 2019 ditargetkan 100 persen rakyat memiliki akses terhadap air bersih. Pemerintah menunjuk Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), untuk menyusun program tersebut.

Ketua Perpamsi, Rudie Kusmayadi, usai menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2014), menyebutkan dalam pertemuan tersebut sempat dibahas soal kebutuhan regulasi dan investasi untuk mewujudkan akses air bersih bagi seluruh rakyat. Namun pembahasannya belum tuntas.

Kata dia, Wapres memberikan waktu satu bulan untuk Perpampsi melakukan pengkajian, agar tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia bisa mengakses air bersih.

"Kami diberikan waktu satu bulan untuk membuat program, kajian serta strateginya. Mudah-mudahan awal Januari dibahas lagi," katanya.

Direktur Eksekutif Perpamsi, Subekti dalam kesempatan yang sama mengatakan dari pembahasan awal ditargetkan akses air bersih itu terdiri dari 60 persen perpipaan, dan 40 persen sumber air mandiri seperti sumur, maupun pemanfaatan sumber mata air.

"Saat ini perpipaan kita masih 25 persen dari target, kedepannya kita akan mengejar sampai 60 persen," ujarnya.

Kata dia investasi air minum bukan lah investasi murah, setidaknya dibutuhkan sekitar Rp 100 triliun untuk merealisasikan program tersebut.

"Investasi air minum itu mahal, dan kita sudah tertinggal dari Vietnam dan Thailand," tandasnya.(Tn/Gs).