Jakarta (4/3) – Kemenko PMK terus menjalankan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) dalam hal identifikasi program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Menindaklanjuti dari rakor program dan kegiatan pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan pada 31 Oktober 2018, kali ini rakor yang berlangsung Jumat siang di Kemenko PMK mengagendakan penentuan lokasi (Kabupaten) untuk program dan kegiatan pemberdayaan perempuan yang terdapat di K/L.

Plt Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra yang membuka rakor mengatakan, sinkronisasi dan pemaduan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan yang terdapat di K/L dimaksudkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan di segala bidang. Terkait dengan lokasi (Kabupaten), Ghafur menyebut, lokasi tersebut merupakan daerah yang di dalamnya terdapat pembangunan desa prioritas dan memiliki nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) rendah. 

“Karena itu dalam rakor kali ini, saya berharap K/L terkait untuk fokus dan memutuskan anggaran dan program yang akan direncanakan,” sebutnya. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan sendiri, anggaran rensponsif gender (ARG) K/L tahun 2011 hingga 2017 secara tren cenderung meningkat. Kedepan diharapkan partisipasi K/L dalam melakukan tagging ARG pada RKA-KLnya juga meningkat. 

Untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, selain peran pemerintah melalui K/L terkait, diharapkan pula peran swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)nya. Sementara, peran serta masyarakat (Ormas/LSM) juga diharapkan khususnya dalam kontrol dan pendampingan pemberdayaan perempuan. 

Turut mendampingi Ghafur, Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Kemenko PMK, Wagiran. Hadir juga mengikuti rakor perwakilan dari Bappenas, Kemdagri, KPPPA, KKP, Kemendes PDTT, KUKM, Kemtan, Kemdikbud, Kemnaker, Kemsos, Kemendag, BKKBN, BNP2TKI hingga BUMN terkait.