Jakarta, 21 Agustus - Kementerian dan lembaga terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menyetujui wacana penggantian kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan e-KTP atau finger print. Selain bisa mengurangi lamanya waktu antrian, cara ini dianggap efektif untuk menghindari penyalahgunaan kartu BPJS.

"Saya setuju, bukan hanya e-KTP, tapi juga fingerprint. Jadi, tidak bisa lagi mengaku Anda sebagai saya atau sebaliknya untuk bisa mendapatkan pengobatan gratis. Kalau sekarang kan masih ada yang nakal, tapi kalau pakai fingerprint tidak bisa lagi disalahgunakan," kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Kantor Kemkes di Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Seperti dilansir laman Beritasatu, bahkan menurut Nafsiah, penggantian tersebut juga bisa menghemat anggaran yang cukup besar. "Biaya cetak kartu BPJS itu mahal, bisa sampai miliaran," kata dia.

Menko Kesra Agung Laksono juga mengatakan, dengan menggunakan fingerprint, lamanya antrian yang selama ini dikeluhkan oleh peserta BPJS Kesehatan saat berobat ke puskesmas atau rumah sakit bisa teratasi.

"Proses menunjukkan kartu dan melakukan pengecekan itu butuh waktu lama. Dengan fingerprint, tentunya akan lebih mudah dan cepat. Di Kementerian Dalam Negeri alatnya juga sudah ada, tinggal keikhlasannya saja untuk dipakai di daerah-daerah," kata Agung Laksono.

Namun ditambahkan Menkes, rencana ini belum bisa segera direalisasikan. Pasalnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki e-KTP. (Bs/Gs).