Jakarta (19/03)--- Dengan jumlah sekitar 28.000 Pondok Pesantren (Pontren) yang berisi sembilan juta santri dan berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, Presiden Joko Widodo dalam suatu rapat terbatas di awal April tahun lalu, mengarahkan agar Pemerintah memikirkan cara mengubah kondisi pesantren yang ada saat ini melalui peningkatan skill  para santri pesantren sehingga mereka dapat mempersiapkan diri menyambut era ekonomi digital. Sebagai kelanjutannya, pada 20 Februari 2019, Pesiden Jokowi memberikan arahan pada acara penandatanganan kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan pondok pesantren penerima bantuan BLK Komunitas di Jakarta untuk membangun 1.000 BLK pesantren di seluruh Indonesia dengan total anggaran Rp1 triliun.

Melalui arahan Presiden itu, Program Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren sebenarnya telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman enam Menteri tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pontren dan Koperasi Pontren sejak tahun 2013 lalu. Untuk meningkatkan kualitas santri Pontren memang perlu didorong melalui pendidikan kewirausahaan dan penguatan soft skill. Kemenko PMK sejauh ini telah mengajak Akademisi dan Organisasi Profesi untuk menyampaikan paket Teknologi Tepat Guna (TTG) membantu pemberdayaan Pontren, di samping terus mendorong perbaikan kualitas sumberdaya manusia melalui upaya sinergis dengan berbagai pihak terkait dan juga terus berupaya mengkoordinasikan program Gotong Royong membangun Pontren dari dana Filantropi.

Berbagai kerja koordinasi Kemenko PMK itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang membahas tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren melalui pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa pagi. Rakor dipimpin oleh Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama, Kemenko PMK, Aris Darmansyah dan turut dihadiri oleh Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Latihan Kerja kementerian tenaga kerja; Kasubdit Pendidikan Pondok Pesantren Kemenag; para asisten deputi di lingkungan Kedeputian bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko PMK, seperti  Asdep Pembinaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan; Asdep Pendidikan Tinggi dan Teknologi; dan Asdep Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja.

Adapun penerima bantuan pembangunan gedung workshop dan peralatan pelatihan kerja BLK di Pontren pada tahun 2018 lalu mencapai 75 unit di seluruh Indonesia. Penerima terbanyak ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan jenis keterampilan kerja yang paling dominan adalah pelatihan komputer, menyusul berturut-turut otomotif sepeda motor, menjahit dan teknik las. Kemenaker mencatat, Program Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren melalui BLK ini sesungguhnya adalah pembangunan BLK berbasis komunitas yang seharusnya memiliki sejumlah kondisi ideal seperti mudah dijangkau, banyak melibatkan para pihak, dan mencetak banyak tenaga siap kerja. Namun, situasi yang ada justru berlaku sebaliknya, mulai dari lokasi yang sulit dijangkau hingga keterbatasan alat latihan kerja.

BLK berbasis komunitas ini diciptakan dengan tujuan antara lain demi percepatan pencapaian pembangunan daerah dan nasional melalui peningkatan kompetensi kerja dan sertifikasi; memacu partisipasi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing; dan memperluas akses kesempatan pelatihan kerja bagi masyarakat sehingga tercapai target pelatihan sebanyak satu juta orang. (*)