Jakarta (28/05) – Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kemenko PMK, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Kerjasama Kemenko PMK – USAID pada tanggal 28 Mei 2019 lalu. Rapat ini bertujuan untuk mereviu kerjasama dengan USAID yang telah berjalan serta mendiskusikan rencana kerjasama yang akan datang. Rapat dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama serta dihadiri oleh Plt. Asdep Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Inspektur, Sekretaris DJSN, perwakilan Biro Kerjasama Luar Negeri Kemenkes dan Biro Kerjasama BPOM.

Dalam paparannya, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama menekankan pentingnya peninjauan kebermanfaatan kerjasama serta kesesuaian kerjasama dengan peraturan yang berlaku untuk menjadi bahan pertimbangan perpanjangan kerjasama. Berkaitan dengan hal ini, rapat sepakat untuk meninjau ulang usulan kerjasama baru antara DJSN-USAID yang akan berlangsung hingga tahun 2020 mengingat periode kerjasama melebihi waktu berlakunya dokumen kesepakatan kerjasama yaitu hingga tahun 2019.

Pertemuan juga menjadi kesempatan untuk berbagi best practices dan pengalaman Kemenko PMK dan BPOM sebagai mitra teknis USAID di bawah Individual Agreement (IA) Portofolio Kesehatan. Kementerian Kesehatan, sebagai koordinator IA Portofolio Kesehatan, menyampaikan bahwa Kemenko PMK maupun BPOM dapat meminta kejelasan ataupun menyampaikan keberatan terhadap data dan usulan yang disampaikan oleh USAID. Lebih lanjut, Kemenkes menyarankan agar Kemenko PMK dan BPOM dapat berkoordinasi dengan Kemenkes jika menghadapi kesulitan dalam melaksanakan kerjasama dengan USAID.

Dalam kerjasama Pemerintah RI dan USAID, Kemenko PMK c.q. Deputi Penanggulangan Penyakit dan DJSN menjadi focal point untuk tiga proyek kerjasama di bidang kesehatan, yaitu Emerging Pandemic Threats: Preparedness and Response (EPT-2 P&R), Studi Jamkesda, dan Bantuan Teknis Strategic Purchasing. Kerjasama ini berada di bawah dokumen kesepakatan Individual Agreement Portofolio Kesehatan antara Kementerian Kesehatan dan USAID.