Jakarta (11/09) – Pascakerusuhan sosial yang terjadi di Kab Manokwari dan Jayapura hingga Kota Sorong, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kemenko PMK, Dody Usodo HGS menggelar rapat guna membahas penanganan kerusuhan Papua dan Papua Barat. Hal-hal yang dibahas antara lain rencana penanganan kerusuhan dan masyarakat yang terdampak bencana.  Dody mengumpulkan sejumlah kementerian serta lembaga terkait untuk meminta masukan terhadap hal tersebut. Hasil dari rakor ini akan dibawa pada rakor tingkat menteri pada hari Jumat yang akan diadakan di Kantor Kemenko PMK.

Dari kerusuhan sosial yang terjadi, dilaporkan sejumlah 7 unit rumah dan 31 unit tempat usaha di Kota Sorong rusak, dengan satu orang mengalami luka-luka. Sebanyak 165 tempat usaha di Kab Manokwari juga rusak. Sementara di Kab Fakfak, sejumlah fasilitas umum rusak dan 1.021 pedagang terdampak akibat kerusuhan di lokasi. Dari kerusuhan tersebut, Pemerintah menyediakan 3 tempat pengungsian yang berlokasi di Lantamal X Jayapura, Pulau Kosong Jayapura, dan depan Pelabuhan Jayapura. Jumlah pengungsi dilaporkan sebanyak 2.300 orang.

Dody mengatakan, penanganan kerusuhan sosial Papua dan Papua Barat perlu dibedakan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Penanganan jangka pendek, selain masalah keamanan dan penegakan hukum bagi Para Pelaku kerusuhan, perlu juga dipikirkan penanganan masyarakat terdampak kerusuhan. Sementara, untuk penanganan jangka panjang, perhatian Pemerintah diperlukan karena terkait dengan masalah kesejahteraan dan kohesi sosial antara masyarakat Papua dan masyarakat luar Papua. 

Doddy juga mengatakan, perlunya melakukan edukasi agar tumbuh rasa persaudaraan di antara sesame anggota masyarakat. Selain itu, perlu juga diintensifkan pengenalan sejarah dan  budaya. Sementara itu, terkait penanganan terhadap masyarakat yang terdampak kerusuhan, Pemerintah akan menyediakan kebutuhan makanan/ jatah hidup, santunan kesehatan hingga bantuan sosial lainnya.
Direktur Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat memaparkan, saat ini pengungsi sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Kemensos juga siap membantu dengan beberapa program dan kegiatan yang dimiliki. Bantuan  pemulihan pascakonflik yang akan dilakukan di antaranya pemberian stimulan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang tokonya rusak akibat kerusuhan, bantuan layanan psikososial dan rekonsiliasi. Untuk penanganan kedaruratan, Kemensos siap memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan santunan korban luka maupun meninggal dunia.

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Harmensyah, memaparkan bahwa BNPB sedang melakukan percepatan hunian tetap (Huntap) relokasi, percepatan pemulihan sosial dan ekonomi, dan bersama TNi, Polri dan pemerintah daerah, melakukan upaya antisipasi dan penurunan eskalasi kerusuhan. Hadir dalam rakor ini perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan TNI dan Polri.