Jakarta (13/02) - Kemajuan bangsa di masa depan sebagian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Indikator pembangunan saat ini juga tidak hanya dihitung dari indeks pembangunan manusia (IPM) saja, melainkan indeks pembangunan manusia ditambah dengan indeks pembangunan keluarga (IPK).

Demikian rapat koordinasi tentang perkembangan penyusunan IPK yang berlangsung di Kemenko PMK, Jakarta. Rakor yang dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Ghafur Dharmaputra diadakan untuk meminta masukan dari para peserta rapat mengenai IPK.

Sebelumnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB) telah melakukan kajian perumusan Indikator Pembangunan Keluarga. Melalui kajian ini diharapkan BKKBN mendapatkan masukan dari para akademisi IPB sehingga dapat tersusun Indikator Pembangunan Keluarga. Menurut Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) BKKBN M.Yani, IPK ini nantinya merupakan yang pertama ada di Indonesia dan akan mengukur bagaimana ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia. Diharapkan, indeks ini dapat mengakomodir keberagaman keluarga Indonesia.

Pada Agustus hingga September 2018 yang lalu, FEMA IPB telah menyelenggarakan survey di 4 provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Lampung dengan jumlah sampel 2.880 keluarga yang dipilih melalui metode systematic random sampling. Survey yang dilakukan berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai 24 indikator ketahanan keluarga yang merupakan turunan dari 5 dimensi, yaitu landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan psikologi, dan ketahanan sosial dan budaya. Dari survey yang sudah dilakukan, hasilnya akan dinilai berdasarkan 5 indikator kesejahteraan pembangunan keluarga, yaitu tahapan  keluarga pra sejahtera hingga keluarga sejahtera III.

Dari hasil diskusi, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Sonny Harry B. Harmadi yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia menyampaikan pandangannya mengenai penyusunan indikator ini. Menurutnya, idikator yang disusun sebisa mungkin mudah dipahami, sederhana, dan mudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena akan dimasukkan dalam RPJMN dan RPJMD.

Editor : Ponco Suryanto

Sumber : Kedeputian