Banjarmasin (22/03)--- Banyak perempuan yang masih mengalami diskriminasi misalnya jadi korban KDRT, pelecehan seksual, dan rendahnya akses perempuan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan perempuan. Akses perempuan masih terbatas di bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Pemerintah Pusat terus mendorong Kementerian dan Lembaga untuk menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), pengusaha dan BUMN untuk.mengalokasikan program kemitraan dan CSR bagi pemberdayaan perempuan, serta meningkatkan peran aktif Organisasi Masyarakat Sipil dalam mendampingi kelompok perempuan untuk berkiprah dalam pembangunan. 

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif juga belum memenuhi kuota yang 30%. Secara Nasional, pemberdayaan perempuan  tercermin pada indeks pembangunan gender (IPG) dan Indeks pemberdayaan gender (IDG).  Ke depan, dengan pesatnya kemajuan teknologi, perempuan harus dapat memanfaatkan hal tersebut untuk meningkatkan kemanmpuan dan usahanya agar bisa bertahan dan bersaing baik di tingkat regional maupun nasional dan bahkan internasional, papar Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan, Kemenko PMK, Wagiran dalam menyampaikan pengarahan Rakor di Hotel Tulip Kalimantan Selatan. 

Perempuan di Kalsel masih sedikit yang menduduki sebagai wakil rakyat maupun yang duduk sebagai pejabat di Pemerintahan. Kalimantan Selatan juga menduduki angka tertinggi secara nasional dalam perkawinan dini (mencapai 39,53%), hal ini lebih tinggi dari angka Nasional (25,75%). Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang berat untuk Pemerintah Daerah Kalsel. Faktor penyebab tingginya perkawinan dini di Kalsel banyak sekali, terutama faktor budaya dan agama. Ke depan Pemerintah Daerah akan berusaha keras untuk mengurangi tingginya perkawinan anak, jelas Asisten Pemerintahan (Siswansyah) yang mewakili Gubernur sebelum membuka secara resmi Rakor ini. Rakor menghadirkan narasumber Kadis PPPA, Kadisnaker, dan Ketua IWAPI Propinsi Kalimantan Selatan. Rakor diikuti oleh 100 peserta berassl dari OPD terkait, Organisasi Perempuan, dan tokoh masyarakat. (Sumber: Kedep VI Kemenko PMK).