Jakarta (14/10)--- Untuk mewujudkan kehidupan yang inklusif bagi penyandang disabilitas diperlukan perubahan kultural yang salah satunya adalah melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagai bentuk edukasi dan penyadaran bagi seluruh komponen stakeholders tentang isu disabilitas. Selain itu, cara yang harus ditempuh lainnya adalah dengan terbitnya regulasi turunan dari UU No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas agar pengarusutamaan isu disabilitas dapat dimulai dari sisi pemerintah. Yang tidak kalah pentingnya adalah politik anggaran yang ramah bagi disabilitas agar dapat menyentuh mulai dari pemerintah pusat hingga daerah bahkan tingkat kecamatan dan desa.

“Dari bukti dan pengalaman Temu Inklusi yang dilaksanakan bulan Oktober 2018 yang lalu di Yogyakarta menunjukkan bahwa ketika masyarakat inklusif diwujudkan, para penyandang disabilitas dapat diberdayakan untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam proses pembangunan,” papar Deputi bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni, di tengah forum Seminar yang membahas tentang Kampanye Penyadaran Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2018, Rabu pagi di Jakarta. “Kondisi ini (masyarakat inklusif—red) dapat memberikan manfaat bagi yang bersangkutan dan seluruh entitas komunitas. Keterlibatan mereka pun dapat menciptakan peluang bagi setiap orang dan tidak hanya penyandang disabilitas.”

Melalui kampanye penyadaran ini, Choesni berharap agar senantiasa dapat meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan keberpihakan negara serta seluruh komponen masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Di samping itu, dapat terwujud partisipasi aktif semua pihak dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial penyandang disabilitas termasuk di internal Kemenko PMK. Choesni menambahkan, dengan kampanye ini juga agar dapat terjadi sinergi kebijakan/program bidang pembangunan manusia dan kebudayaan bagi pemberdayaan disabilitas.

Di tempat yang sama, Seorang sosok inspiratif, penyandang disabilitas tuna netra yang juga Pendiri Mimi Institute atau tempat konseling penyandang disabilitas yang bertujuan membawa isu kedisabilitasan menjadi suatu kebiasaan positif bagi lingkungan agar lebih ramah terhadap penyandang disabilitas, Mimi Mariani Lusli, tampil sebagai Nara Sumber. Dalam paparannya, Mimi menyampaikan bahwa agar isu disabilitas dapat lebih sensitif di tengah masyarakat diperlukan tiga hal penting yaitu pengetahuan, kemauan, dan perubahan. Nara Sumber lainnya yang tampil adalah Pakar Jaminan Sosial, Chazali H Situmorang; dan Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas bidang Hubungan Kelembagaan, Diani Sadia Wati.

Kampanye penyadaran dalam rangka peningkatan kepedulian para pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat diselenggarakan oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Kemenko PMK, dalam rangkaian kegiatan Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2018. HDI 2018 di dunia akan mengusung tema ‘Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality,’ sedangkan tema nasionalnya adalah ‘Indonesia Inklusif dan Ramah Disabilitas.’ (*)