Jakarta (11/12)-Plt Deputi Bidang  Koordinasi Kerawanan Soial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Sonny HB Harmadi memimpin Rakor Evaluasi Perbaikan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Persiapan Bahan Rapat Intern Bersma Wakil presiden di Hotel Ibis Jakarta, Selasa (11/12). Rakor kali ini membahas percepatan pembangunan rumah pasca bencana NTB (rumah rusak berat, rusak sedang dan  rusak ringan) dan percepatan pemulihan fasilitas umum dan fasilitas sosial.  

Dalam pengantarnya, Sonny menekankan dibutuhkan komitmen dan empati lebih untuk mempercepat perbaikan rumah bencana dampak bencana.  Progres pembangunan rumah berdasarkan hasil verifikasi  per 7 Desember 2018, rumah rusak berat sebanyak 75.138 unit dan sudah mendapat SK Bupati sebanyak 74.092 unit, rumah rusak sedang 33.075 unit, rumah rusak ringan sebanyak 108.306 unit.

Saat ini, Pokmas yang sudah terbentuk 1.439 Pokmas mencakup 17.052 KK (untuk RB, RS, dan RR).Pokmas yang sudah di-SK-kan sebanyak 1.370 Pokmas mencakup 16.005 KK. sedangkan Pokmas yang sudah terisi rekeningnya ada 435 Pokmas mencakup 6.442 KK data per 11 Des 2018. Pokmas yang seharusnya dibentuk dan di SK-kan  (Berdasarkan Verifikasi 74.092 estimasi 1 Pokmas 10 KK)  +/- 7,410 Pokmas dan Pokmas belum terbentuk sebanyak +/- 6.197 Pokmas.

Terkait dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas), Sonny menegaskan harus dipercepat dengan mendorong tim pendaping masyarakat dan diawasi dan dibina oleh Danrem dan camat. Pembentukan dan pencairan dana pokmas harus ada progres yang signifikan.

"Saya harapkan adan movev terhadap pembentukan Pokmas, termasuk pemberian SK oleh kades," imbuhnya.

Di sisi lain, tambah Sonny, rendahnya kemampuan produksi  kapasitas produksi RISHA maka aplikator harus didorong untuk mempercepat pembangunan rumah. Selain itu juga perlu juga ada penambahan fasilitator sebab masih terbatasnya jumlah fasilitator untuk pendampingan dan pengerjaan teknis.

"Harapan kita diakhir bulan ini pembangunan rumah yang sudah ditargetkan bisa direalisasikan," tegasnya. Rakor kali ini dihadiri Dansatgas Rekonstruksi dan Rehabilitasi NTB, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPERA perwakilan BNPB, Direktur Kelembagaan BRI, Kepala BPBD Provinsi NTB, Pemda Lombok Timur, Pemda Lombok Barat, Pemda Sumbawa Barat dan para Asdep di lingkungan Deputi I Kemenko PMK.