Jakarta (15/08)--- Indonesia dipastikan akan kembali menggelar pesta olahraga terbesar dalam negeri lewat Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) 2020. Meskipun masih terhitung sekitar dua tahun lagi, PON dan Peparnas 2020 yang akan berlangsung di Tanah Papua itu mulai dibahas segala persiapannya, mulai dari infrastruktur, anggaran, rencana induk, dan aneka persiapan teknis lainnya. Untuk membahas masalah itu lebih lanjut, Asisten Deputi Keolahragaan, Kemenko PMK, Gatot Hendrarto, memimpin dan memandu diskusi dalam forum rapat koordinasi penyiapan program dan kegiatan K/L untuk mendukung PON dan Peparnas 2020 ini. Rakor dihadiri pula oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kemenko PMK, Yohan; dan seluruh perwakilan K/L terkait.

Gatot dalam pengantarnya menyampaikan bahwa sesuai dengan Inpres Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI 2020 Papua telah menetapkan bahwa Menko PMK secara khusus ditugaskan untuk mengoordinasikan persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan melalui dukungan fasilitasi kebijakan pelaksanaan master plan untuk penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI 2020 di Papua. “Master Plan harus segera ditetapkan untuk membagi habis tugas kepada K/L terkait dan Pemprov/Kab/Kota atau sekitar 27 pihak yang terlibat sesuai dengan ketetapan Inpres itu,” kata Gatot lagi. Dia menambahkan, perlunya menerjemahkan Inpres dan Master Plan ke dalam  dokumen perencanaan di K/L terkait dan Pemprov Papua, ke dalam rencana kerja K/L di tahun 2019 dan strategi serta arah kebijakan yang perlu dirumuskan dalam RKAKL 2019 harus efektif dan efisien.

PON XX dan PEPARNAS XVI 2020 Papua menurut rencana akan mempertandingkan 45 cabang olahraga. Adapun venue pertandingan tersebar di sekitar provinsi Papua yang meliputi Kota Jayapura, Kab Jayapura, Kab Biak Numfor, Kab Mimika, Kab Jaya Wijaya, dan Kab Merauke. Sejauh ini, kesiapan K/L terkait masih berkutat pada pembangunan infrastruktur olahraga termasuk wisma atlet, pembebasan lahan, dan ketersediaan anggaran serta pembahasan master plan rencana kerja. (*)