Jakarta (11/7) --- Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK,  Agus Suprapto memimpin rapat koordinasi (Rakor) Rancangan Penyusunan Peraturan Presiden  ( RPP) tentang Penanggungan Tuberkulosis (TBC). Rapat dilaksanakan di ruang rapat lt.3, Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (11/7).

Menurut Agus, TBC merupakan permasalahan besar dalam kesehatan global yang merupakan salah satu dari 10 penyakit menular penyebab kematian terbanyak di dunia.  Pemerintah Indonesia, lanjut Agus, menyatakan komitmennya untuk melakukan upaya mencapai Eliminasi TBC di Indonesia tahun 2030 yang menggunakan pendekatan multi sektoral. 

"Upaya pencapaian Eliminasi TBC tahun 2030 ini juga perlu kebijakan Pemerintah dalam bentuk peraturan-peraturan dan didukung oleh seluruh jajaran baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun lapisan masyarakat menuju terwujudnya Indonesia bebas TBC tahun 2050", jelas Agus.

Sebelumnya, Agus dalam pembukaannya menjelaskan tujuan diadakannya rakor ini adalah untuk membahas strategi dan upaya eliminasi tuberkulosis tahun 2030 agar terbentuknya gotong royong antar K/L dalam menangani permasalahan tuberkulosis di Indonesia. 

Lebih lanjutnya, Komitmen Pemerintah dalam mencapai eliminasi TBC 2030 juga tercermin pada masuknya indikator TBC dalam RPJMN, Renstra Kementerian, serta indokator standar pelayanan minimal dan indikator keluarga sehat. Selain itu lebih lanjutnya diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam penanggulangan TBC untuk mengikat segenap K/L yang ada ditingkat pusat dan daerah agar berperan aktif dan mendukung upaya pencapaian target estimasi TBC 2030 dan bebas TBC tahun 2050. 

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan, Anung Sugihantono, juga menambahkan Tuberkulosis  di Indonesia masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat, disamping persoalan individu yang memang belum bisa dituntaskan. Oleh karena itu Anung mengajak serta K/L turut terlibat dalam upaya pencapaian Eliminasi TBC tahun 2030 menuju terwujudnya Indonesia bebas TBC tahun 2050. 

 Hadir dalam rakor ini perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Sekretaris Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI, Kementerian desa PDTT serta beberapa berwakilan lainnya.

Foto & Reporter : Rieska