Jakarta (27/1) -- Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sonny Harry B. Harmadi menerima audiensi dari Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Muna Barat Achmad Lamani beserta jajaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat, Sulawesi Tenggara.

Pertemuan Deputi Sonny dengan Achmad Lamani membahas pelaksanaan program Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Kabupaten Muna Barat tahun 2015-2019 serta rencana kegiatan KPPN untuk tahun 2020-2024. Deputi Sonny mengapresiasi langkah dari Pemkab Muna Barat yang jauh-jauh datang ke Jakarta untuk membicarakan agenda KKPN. Menurutnya langkah yang diambil adalah langkah yang baik dan wujud komitmen pembangunan desa.

"Kita akan berusaha semaksimal mungkin dan kunjungan ini akan kami rapatkan. Mudah-mudahan kunjungan ini akan ada hasil yang baik," ujar Deputi Sonny kepada Wabup Achmad Lamani di ruangan kerjanya di Kantor Kemenko PMK Lantai 13 Jakarta Pusat, Senin (27/1).

Audiensi kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi. Rapat koordinasi selanjutnya dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Tertinggal Merry Efriana yang mewakili Deputi Sonny.

Wakil Bupati Muna Barat Achmad Lamani dan jajaran Pemkab Muna Barat memaparkan berbagai macam program KPPN yang telah dilaksanakan, di antaranya bernama 'Agrominapolitan' yang merupakan program unggulan di bidang pertanian dan bidang perikanan

Pelaksanaan beberapa program KPPN dari Kabupaten Muna Barat tersebut terbilang sukses dilaksanakan. Tetapi diketahui untuk KPPN 2020-2024 Kabupaten Muna Barat berkemungkinan tak masuk kembali ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Agar keberlanjutan Program KPPN di kabupatennya terus terjaga, maka Lamani mengharapkan agar RPJMN Kabupaten Muna Barat bisa diteruskan.  

"Kiranya Kabupaten Muna Barat dapat diakomodir kembali masuk dalam RPJMN 2020-2024 sebagai lokasi pemgembangan kawasan perdesaan prioritas Nasional," kata kata Lamani.

Selain itu, Lamani juga berharap agar Kabupaten Muna Barat menjadi salah satu arah kebjakan Kemenko PMK tahun 2020-2024 dan bisa masuk dalam lokasi prioritas pada Rencana Strategis (Renstra) di 19 Kementerian/Lembaga terkait pengembangan KPPN.

Turut hadir dalam rapat koordinasi perwakilan Kemendes PDTT, Perwakilan Bappenas, Perwakilan Kementerian PUPR, Perwakilan Kementerian Pertanian, dan Perwakilan Kementerian KKP.

Satu persatu kementerian menyampaikan pandangan terhadap pemaparan yang disampaikan oleh Bupati Muna Barat. Ada yang mendukung agar bisa diteruskan RPJMN Muna Barat, ada juga yang menyerahkan keputusan kepada yang lainnya.

Pimpinan rapat Merry Efriana mengapresiasi langkah nyata Pemkab Muna Barat yang jauh-jauh hadir untuk memberi penjelasan terkait program-program KPPN. Namun, Merry mengatakan pihak Kemenko PMK tak bisa menjamin apakah Pemkab Muna Barat bisa masuk ke dalam RPJMN 2020-2024.

Berdasarkan arahan Deputi Sonny, Merry mengatakan apabila Kabupaten Muna Barat tak masuk dalam RPJMN 2020-2024 langkah yang selanjutnya bisa dilakukan Pemkab Muna Barat adalah mengajukan surat rekomendasi untuk masuk ke dalam Renstra Kementerian/Lembaga. Namun brerdasarkan arahan Deputi Sonny, Merry mengatakan Pemkab harus bisa memilah jelas kebutuhan dan prioritas yang butuh dibantu dengan Renstra.

"Pemerintah daerah (nantinya) bisa mengirimkan surat rekomendasi ke kementerian. Namun harus ditentukan dulu yang mana prioritasnya. Baru disampaikan ke Kementerian Lembaga," tandas Merry.