Jakarta (18/9) Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra memimpin rapat koordinasi Tindak Lanjut Pemaduan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Rapat dilaksanakan di ruang rapat lantai 13 Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu siang (18/9).

"Ini bukan rapat kita yang pertama tetapi ini adalah rapat pertama setelah kita melaksanakan rapat di Lombok Tengah pada tanggal 29 Agustus 2019. Hasil dari rapat tersebut adalah finalisasi program dukungan K/L untuk Pilot Project dan penandatangan awal Kesepakatan bersama antara K/L teknis dengan OPD," ungkap Ghafur mengawali arahannya.

Ghafur menambahkan, sejak tiga tahun lalu Kemenko PMK melalui beberapa kali mengadakan Rakor KSP Pemberdayaan Perempuan dengan melibatkan beberapa Kementerian dan Lembaga.khusus untuk tiga wilayah proritas destinasi pariwisata kawasan Ekonomi Khusus Humbang Hasundutan, Mandalika, dan Magelang akan diintegrasikan dengan program Pilot Project Pengembangan Wirausaha Sektor Pariwisata oleh Kemenko Perekonomian.

Untuk tahun ini saja, kata Ghafur, Kemenko PMK telah melaksanakan tiga kali rapat KSP terkait dengan pemaduan program. Rapat pertama dilaksanakan pada 8 Maret 2019 yang menghasilkan Kesepakatan untuk pelaksanaan sinkronisasi dan pemaduan program guna meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan di segala bidang dan Identifikasi program, anggaran, lokasi, dan pelaksanaan program untuk dilakukan penetapan lokasi sampel pelaksanaan program.

"Rapat kedua dilaksanakan pada 22 April 2019 yang membahas mengenai kriterian lokasi pemaduan program. Kita masih mengacu pada kriterian daerah yang IPG dan IDG yang rendah, daerah kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI), daerah dengan korban TPPO tinggi, serta daerah yang masuk prioritas pembangunan destinasi wisata. Dan rapat yang ketiga pada 20 Mei 2019  menetapka wilayah yang menjadi tempat dijalankannya pemaduan program " papar Ghafur.

Hasil identifikasi,lanjut Ghafur menetapkan tiga desa yang menjadi objek program , yaitu Desa Bilibente (Pasar Digital) dengan potensi Usaha kuliner, homestay, Atraksi Budaya, dan Wisata Alam. Desa Bonjeruk (Desa Budaya dan Kuliner) dengan potensi Usaha Warung/Restaurant, Atraksi Budaya, Wisata Alam, dan Wisata Edukasi. dan Desa Kuta (Kampung Homestay) dengan potensi usaha homestay atau Penginapan, Warung/ Restaurant, Tour Guide, Art Shop, Toko Kelontong, Rental Kendaraan, Surfing, Snorkeling, dan Diving.

"Ketiga desa tersebut merupakan lokasi pilot project kawasan sekitar kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Dengan adanya program tersebut diharapkan desa di sekitar KEK Mandalika bisa berkembang sebagai penyangga,"kata Ghafur.

Intinya, kata Ghafur, dalam rapat hari ini adalah bagaimana menyinkronkan Program dan Kegiatan K/L terkait dalam pengembangan wirausaha sektor pariwisata sekitar KEK Mandalika. K/L yang memiliki program di KEK Mandalika harus diarahkan pada tiga desa yang dimaksud. "Yang harus kita pahami adalah kita tidak merubah grand desain atau master plan untuk pembangunan KEK Mandalika,"ujarnya.

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Kementerian PPPA, Kementerian Pariwisata, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kelautan, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Industri, serta bebera K/L terkait lainnya.