Jakarta (27/09) Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Yan Manggesa memimpin Rapat Koordinasi Teknis  mengenai banjir dan tanah longsor. Dalam rapat hadir pula perwakilan dari Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Komunikasi dan Informasi; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika(BMKG) dan Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait lainnya. Rapat dilaksanakan di ruang rapat Lt.3 Kemenko PMK.

Cuaca ekstrem yang melanda Indonesia belakangan ini mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa kota di Indonesia. Salah satunya yang terjadi di Banjarnegara, Purworejo dan yang terbaru terjadi di Garut.  Inilah yang menjadi latar belakang perlunya rapat koordinasi untuk mengantisipasi  kejadian-kejadian serupa di daerah lainnya. Dalam rapat tingkat menteri yang diadakan pada tanggal 2 September 2016  ada beberapa penekanan yang harus ditindaklanjuti yaitu mengenai peta rawan bencana, pemanfaatan informasi dari BMKG dan koordinasi antar K/L .

Pada akhir rapat Yan Manggesa menyimpulkan beberapa poin-poin antara lain; K/L harus sudah siap, sudah melaksanakan, sudah menganggarkan dan siap dimanapun lokasi kejadian bencana; faktor koordinasi dengan semua stake holder menentukan cepatnya penanganan bencana banjir dan tanah longsor; sosialisasi dan edukasi di daerah rawan bencana serta pembinaan sumber daya manusia dalam penanganan banjir dan tanah longsor; dan yang terakhir informasi kebencanaan harus cepat diterima kepada masyarakat melalui berbagai media.