Jakarta (16/11) – Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Prof. Dr. R. Agus Sartono, MBA,  memimpin Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) untuk menyiapkan bahan kebijakan strategis terkait fokus pembangunan SDM dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Rakornis dilaksanakan di Kantor Kemenko PMK dan diikuti perwakilan Kemeristekdikti, Kemendikbud, Bappenas, Kemenaker, dan Kementerian Perindustrian.

Mengawali arahannya, Prof. Agus mengatakan bahwa pembangunan SDM memang tengah menjadi fokus pemerintah dan menjadi prioritas kebijakan di tahun mendatang.  Selain itu, fokus pembangunan SDM juga diarahkan untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. 

“Untuk itu, rapat ini akan mengidentifikasi berbagai isyu dan  permasalahan yang terkait dengan upaya pembangunan SDM untuk mengakselerasi perekonomian. Rapat juga menghimpun  masukan dari Kemenaker, Kemeristekditi, Bappenas, Kementerian Perindustrian dan Kemendikbud,” tambah Prof. Agus.

Menurut Prof. Agus, pembangunan SDM yang dikaitkan dengan pembangunan ekonomi tidak hanya terkait dengan usia produktif saja. Namun yang tidak kalah penting adalah stimulasi untuk masa emas dalam 1000 hari pertama kehidupan. Karena dari situlah berawal SDM unggul dan berdaya saing. “Revitalisasi posyandu melalui dana desa bisa lebih didorong. Lalu,   pemberian akses pendidikan yang lebih luas sampai jenjang perguruan tinggi selain akan meningkatkan kualitas SDM juga akan menunda usia menikah dan menekan tingginya angka pertumbuhan penduduk,” jelasnya.

Terkait lulusan pendidikan vokasi, menurut Prof. Agus harus dapat ditampung pada dunia usaha dan industri. Oleh karena itu perlu adanya link and match antara supply and demand. Tak hanya peserta didiknya, tenaga pendidiknya pun harus mempunyai kualifikasi yang tinggi. Lebih jauh Prof. Agus menyampaikan bahwa kekurangan tenaga pendidik dan instruktur dapat ditanggulangi dengan silver expert, misalnya eks pegawai industri yang direkrut menjadi instruktur. 

Menurut Prof. Agus, rendahnya minat silver expert ini bergabung ke sekolah vokasi karena rendahnya insentif atau penghargaan keprofesian mereka. Oleh karena itu, Kemkeu perlu membuat formulasi khusus yang mengatur tentang insentif bagi silver expert. Selain itu tenaga dosen dapat juga direkrut dari lulusan beasiswa LPDP, diaspora dan fresh graduate. 

“Saat ini sebanyak 1.753 SMK telah bekerjasama dengan sekitar 600-an industri. Dan diharapkan ke depan Kemenperin dapat mendorong peningkatan kerjasama dengan industri mencapai 2.500 SMK,” ungkap Prof. Agus.

Diakhir rapat, Prof. Agus mengharapkan dalam 3 hari ke depan, K/L agar menghimpun data, isu strategis dan tindak lanjut kebijakannya. “Konsep pembangunan SDM ini harus kita persiapkan dengan baik, sebagai masukan kebijakan bagi pemerintah ke depan”, tegasnya. (Sumber Kedeputian 4)