Wonosobo (15/11) -- Kedeputian Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemenko PMK yang diwakili Kepala Bidang (Kabid) Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Imam Gunadi menghadiri Festifal Hak Azasi Manusia (HAM) yang diselenggarakn di Gedung Sasana Adipura Kencana Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah pada 13-15 November 2018. Kegiatan Fistifal HAM diselenggarakan atas kerjasama Komisi Nasional (Komnas) HAM, Kantor Staf Presiden (KSP), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemeritah Kabupaten Wonosobo dan Internastional NGO Forum for Indonesian Development (INFID). Tema yang diangkat adalah "Merawat Keragaman, Memperkuat Solidaritas, Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan."

Festifal HAM Indonesia 2018 dibuka secara resmi oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didampingi Bupati Wonosobo Eko Purnomo, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dan Ketua Dewan Pengurus INFID Dian Kartika Sari.  Sebagai ajang yang mempertemukan pemerintah daerah, masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan lainnya, Festifal ini dihadiri oleh sekitar ± 400 orang yang merupakan perwakilan Pemkab/Pemkot, Pemprov, K/L, DPD, DPR, DPRD, Organisasi HAM, Akademisi dan Mahasiswa, Lembaga Keagamaan, Organisasi Masyarakat, Kelompok Minoritas dan Rentan, perwakilan lembaga PBB, perwakilan organisasi terkait dari luar negeri, dan tentunya Pemerintah Pusat terkait. Perwakilan Kemenko PMK yang hadir adalah tim Asdep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta tim Asdep Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Bupati Wonosobo, Eko Purnomo, disela-sela Festifal HAM mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan HAM di Wonosobo, salah satunya dengan membentuk Komisi HAM daerah sehingga tercatat sebagai kabupaten pertama yang memiliki Komisi HAM daerah. "Pembentukan Komisi HAM ini merupakan tindak lanjut dari Perda No 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM," ujarnya.

Kegiatan yang diselenggarakan selama 3 hari tersebut dikemas ke dalam berbagai kegiatan diantaranya sidang pleno yang terdiri dari 4 sesi. Pleno di Gedung Sasana Adipura Kecana, dengan tema sebagai berikut :

1. Toleransi, Keragaman dan Inklusi Sosial, oleh Setara Institute, Deputi V Kantor Staf Presiden, Kabiro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Polri, Cendekiawan Muslim dan Tokoh Agama Sunda Wiwitan;

2. Kabupaten/Kota HAM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) dalam Konteks Global dan Nasional, oleh Dirjen HAM Kemenkumham, Bupati Jember, Direktur Eksekutif INFID, dan Direktur YKP;

3. Praktik Baik Daerah dalam Merawat Keragaman, Memperkuat Solidaritas Menuju Indonesia yang Inklusi dan Berkeadilan, oleh Bupati Pakpak Bharat, Bupati Serdang Berdagai, Ketua Komisi Kab. Wonosobo Ramah HAM, dan perwakilan INFID.

4. Strategi Advokasi Legislatif dalam Impelementasi HAM, oleh Komisioner Komnas HAM, Ketua DPRD Wonosobo, dan perwakilan Indonesia Parlemen Center (IPC).

Forum Konferensi Festifal HAM Indonesia 2018 memiliki 8 sesi Parallel dengan tema berbeda di berbagai tempat berbeda, orasi tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, edukasi HAM untuk anak muda, Pameran (wisata, kuliner, program kabupaten/kota HAM dan produk UKM), Pentas Seni Budaya (pertunjukan musik, tari, pemutaran film dan diskusi), Kunjungan Lapangan (Kampung Toleransi dan Ekowisata), perlombaan, dan deklarasi. Pada Festifal HAM Indonesia 2018 juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara INFID dan Kabupaten Serdang Berdagai.

Pada hari ketiga peserta melakukan kunjungan lapangan ke Desa Ramah HAM yaitu Desa Giyanti, Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Sore harinya acara Festifal HAM Indonesia 2018 ini ditutup dengan sesi Sarasehan Budaya, Keragaman dan Toleransi bersama Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko, S,IP selaku Kepala Staf Presiden RI.

Melalui Festifal HAM Indonesia 2018, kita sepakat untuk menguatkan ke–Bhineka Tunggal Ika–an dalam menghadapi kondisi sosial politik belakangan ini. Kita harus saling menghormati berbagai perbedaan, menghargai keragaman, serta memupuk solidaritas sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, bangsa ini juga perlu diingatkan kembali, betapa pentingnya menghormati, menghargai, melindungi kelompok minoritas, dan para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia dan warga dunia.