Jakarta (10/10) -- Kemenko PMK menghadiri peluncuran Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang digelar di Istora Senayan, Jakarta dalam rangkaian acara Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2019. IPK ini merupakan buah koordinasi Kemenko PMK.

“Saat ini, Indonesia merupakan satu-satunya Negara yang mampu menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang berpedoman pada Cultural Development Indicators (CDIs) yang telah dikembangkan oleh UNESCO. Pengampu dari IPK ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencana Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik serta Kemenko PMK yang senantiasa melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan” ucap Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK I Nyoman Shuida. 

Peluncuran IPK ditandai dengan pemukulan lesung oleh Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK, Dirjen Kebudayaan Kemdikbud, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS. IPK bertujuan untuk memotret capaian pembangunan kebudayaan di wilayah tersebut, bukan memotret nilai budaya di suatu wilayah, karena sesungguhnya nilai budaya Indonesia adalah adiluhung yang harus selalu dijunjung tinggi.

Sebagai informasi, proses penghitungan IPK terdiri dari 6 (enam) tahap, diantaranya adalah Pemetaan Indikator Kandidat Penyusun IPK, Proses Seleksi Indikator, Indikator Hasil Seleksi, Normalisasi Indikator, Penentuan Bobot Tiap Dimensi, dan Penghitungan IPK. IPK disusun atas 7 (tujuh) dimensi dengan rincian antara lain Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Warisan Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender.

Dari hasil penghitungan, dapat diketahui IPK Indonesia Tahun 2018 yang merupakan IPK pertama di Indonesia, mencapai angka sebesar 53.74, dan Dimensi Ketahanan Sosial Budaya menempati peringkat tertinggi di tingkat nasional dengan indeks sebesar 72,84. Sementara itu, Provinsi yang menempati peringkat teratas IPK adalah Provinsi DI Yogyakarta dengan capaian sebesar 73,79. Sedangkan Papua menempati peringkat terbawah dengan IPK sebesar 46,25. “Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan dapat didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat yang cukup baik,” pungkas Shuida.

Foto: Dwi Harjanto Muhamad
Reporter: Usman Manor