Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/arsip.kemenkopmk.go.id/includes/menu.inc).
Oleh humas on January 23, 2019

Jakarta (23/01) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Kemenko PMK) yang diwakilkan oleh Sekemenko PMK, Y.B Satya Sananugraha, pagi ini menghadiri Rakorsus Antisipasi Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2019 di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam, Wiranto dihadiri juga oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Dalam paparanya, Sesmenko PMK menyampaikan dua hal dari Rapat Tingkat Menteri di Kemenko PMK tentang upaya penanggulangan bencana. _Pertama,_ mengenai satu peta bencana. Satu peta bencana itu merupakan peta dasarnya dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan bisa digunakan oleh  kementerian dan lembaga lain untuk antisipasi pra bencana dan pasca bencana.  _Kedua,_ mengenai dana desa. Dana desa fokus utama dari semua masalah-masalah anggaran yang timbul dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, untuk itu kita perlu mengkoordinasikan dengan Kementerian dalam negeri dan Kementerian Desa PDTT untuk masalah ini.

Sementara, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, antisipasi penanganan karhutla 2019, memerlukan atensi dalam penguatan pengendalian karhutla, mulai dari patroli darat secara rutin dan terpadu, sosialisasi dan pelatihan bersama untuk menjaga sinergitas dalam pengendalian karhutla, kepastian anggaran penanganan karhutla di daerah rawan karhutla dan prosedur pemenuhan peralatan dan SDM yang diperlukan.  

“ Pelaksanaan pileg dan pilpres serentak tahun 2019, dapat mempengaruhi fokus penanganan dan pengendalian karhutla, sehingga dibutuhkan penguatan personil dan kesiapan dini baik oleh swasta maupun TNI/Polri ” Tegas Wiranto.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, menyampaikan tantangan pengendalian karhutla 2019 diantaranya iklim tahun 2019 lebih kering daripada di tahun 2018, fokus aparat keamanan (TNI/Polri) lebih kepada Pileg dan Pilpres 2019 serta belum pemerintah daerah mengalokasikan dana yang memadai untuk kegiatan karhutla.

Turut hadir dalam acara tersebut, Pemprov Jambi, Pemprov  Riau, Pemprov Sumatera Utara, Pemprov Sulawesi Tengah, Pemprov Kalimantan Barat, Pemprov Kalimatan Timur, perwakilan dari BNPB, BIG, BMKG, BPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas,  serta petinggi dari TNI dan Polri.

Foto & Reporter : Anggun Wahyu
Editor : Deni Adam M