Malang (27/11) --- Dalam rangka penyusunan rancangan rencana strategi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Seskemenko PMK, Y.B. Satya Sananugraha, yang diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Kemenko PMK Kemenko PMK, Yohan, membuka sekaligus memberikan arahan dalam rapat koordinasi penyusunan rancangan strategi Kemenko PMK tahun 2020-2024 yang bertempat di Malang, Jawa Timur.

Dalam pembukaannya, Yohan mengatakan bahwa RPJMN sangat penting karena merupakan tahapan terakhir dari undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) tahun 2005-2025. Diperlukan upaya untuk menyingkapi puncak golden age pada tahun 2045. Sebab  sekitar 60 hingga 70% angkatan kerja Indonesia akan mendongkrak perekonomian Indonesia sehingga Indonesia masuk lima besar di dunia. Kondisi ini sangat penting juga untuk dicermati Pemerintah daerah. 

RPJMN sendiri berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah, menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM Nasional.

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai  3 sasaran. Sasaran yang  pertama adalah pelayanan, bagaimana memenuhi kebutuhan dasar dan pemenuhan dasar. Sasaran yang kedua adalah pemberdayaan, bagaimana bisa mengembangkan kapabilitas manusia dan sasaran yang ketiga adalah pembangunan karakter berdasarkan gotong royong. Ketiga sasaran ini sangat bersentuhan sekali dengan kesejahteraan rakyat yang selama ini sudah dilakukan dengan melakukan kunjungan ke daerah-daerah untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat.

Yohan menjelaskan saat ini Indikator makro IPM (kesehatan, pendidikan, hidup layak) masyarakat Indonesia telah mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 70,81 dengan sasaran tahun 2018 sebesar 71,5 dan tahun 2019 sebesar 71,9. Gini ratio juga telah mengalami penurunan ditahun 2017 sebesar 0,391 dan ditahun 2018 sebesar 0,389 dengan sasaran tahun 2019 sebesar 0,36. Angka kemiskinan juga menurun dari tahun 2017 sebesar 10,12 menjadi 9,82 ditahun 2018 dengan sasaran tahun 2019 sebesar 8-7%.

Rencana  strategis sangat diperlukan karena penting untuk masa depan dengan sumber daya yang terbatas dan diianut oleh pemerintahan yang berorientasi hasil serta Implementasi strategic management dan strategic thinking yang dinamis

Yohan berharap untuk pengimplementasikan pembangunan nasional dapat sampai kedaerah-daerah atau pelosok-pelosok dengan bantuan berbagai pihak. Karena masing-masing pihak memiliki arti dalam proses pembangunan negeri ini menjadi lebih baik lagi. 

Sementara itu,  Perencana pada Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Bappenas, Dharendra Wardhana juga mengatakan isu strategis pelayanan dasar penduduk belum merata. Sebanyak 8,8 juta (22,9%) anak dari kelompok miskin dan rentan belum memiliki akta kelahiran, angka partisipasi sekolah penduduk lebih rendah pada tingkat menengah ke atas, sebanyak 12,2 juta (43,3%) rumah tangga miskin dan rentan belum mengakses sanitasi yang layak, 10,3 juta (36,8%) rumah tangga miskin dan rentan belum ada akses air minum layak.

Sehingga arah kebijakannya, tambahnya, akan ada penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa dalam hal analisis kemiskinan dan sistem perencanaan, penganggaran, dan monev terpadu (SEPAKAT), pengembangan sistem data, pengaduan, dan layanan terpadu (SLRT),  perluasan penerima manfaat program perlindungan sosial dan pelayanan dasar,  dan  pengembangan Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupatemn/Kota.

Hadir dalam rakor ini beberapa perwakilan Asisten Deputi Kemenko PMK, Kepala Biro Umum, Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi dan Pesidangan, Pegawai Kemenko PMK serta perwakilan dari Bappeda Kab Malang, serta beberapa perwakilan lainnya.