Jakarta (5/3) – Sebagai tindak lanjut pembahasan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Ketahanan Keluarga PPPA pada tanggal 26 Februari 2019, Kemenko PMK hari ini memimpin atau memandu Rakor RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Jakarta.

Ketika  itu, pembahasan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Ketahanan Keluarga PPPA pada tanggal 26 Februari 2019 menghasilkan keputusan, bahwa bidang PPPA akan dibahas internal KPPPA dalam jangka waktu 1 minggu. Termasuk, pembahasan bidang ketahanan keluarga akan dibahas oleh BKKBN dan Kemenag dalam jangka waktu 5 hari. 

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Ghafur Dharmaputra yang membuka rapat menjelaskan, bahwa sebagian urusan pemerintahan masih dimiliki oleh pemerintah pusat, meliputi urusan agama, moneter dan fiskal, yudisial, ketahanan dan politik luar negeri. Sementara konkuren, sebagai bahan agenda rapat kali ini, adalah kewenangan yang dibagi antara pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yakni gubernur dan bupati/walikota. Urusan konkuren Bidang PPPA yang diatur dalam RPP ini yaitu mengenai kualitas hidup perempuan; perlindungan perempuan; kualitas keluarga; sistem data gender dan anak; pemenuhan hak anak (PHA); dan perlindungan khusus anak. 

Menurut Ghafur, dalam peningkatan kualitas dan kuantitas perempuan, sulit untuk pemerintah pusat menjangkau pada level orang perorangan. Oleh karena itu, perlu adanya peran pemerintah daerah serta organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk membantu jalannya program serta kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas perempuan. Organisasi kemasyarakatan seperti kelompok-kelompok perempuan yang melakukan kegiatan ekonomi, industri usaha kecil perempuan, mau pun PKK perlu dikembangkan dari sisi SDM mau pun organisasi kelembagaannya.

Rapat ini juga dihadiri oleh Deputi  Bidang Tumbuh Kembang Anak KPPPA, Lenny N. Rosalin, Deputi Partisipasi Masyarakat, Indra Gunawan dan Staff Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga,Rini Handayani, serta perwakilan BKKBN, Kemendagri, Kemenkes, Kemenag, KPAI serta K/L terkait.