Jakarta (4/3) --- Dalam rangka tindak lanjut rapat persiapan Ground Breaking Workshop Shelter bagi penyandang Disabilitas yang akan dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo pada pertengahan maret mendatang, Kemenko PMK menggelar rapat lanjutannya di ruang Taskin, Kemenko PMK, Jakarta. Rapat lanjutan persiapan Ground Breaking Workshop Shelter bagi penyandang disabilitas ini dipimpin oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kemenko PMK, Ade Rustama.

Rapat ini sendiri bertujuan memuktahirkan informasi rencana Ground Breaking Ability Hub-Shelter Workshop bagi penyandang disabilitas serta penguatan K/L yang diperlukan terkait persiapan ini. Hadir dalam rapat ini perwakilan dari Kemensos, Kemenhub, KSP, Bappenas serta beberapa perwakilan lainnya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Perindustrian telah menandatangani nota kesepahaman pada tanggal (27/12/18) yang berisi Program Diklat 3 in 1 yakni: Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan kerja bagi penyandang disabilitas, yang pada tahap awal akan difokuskan pada sektor garmen dan alas kaki berbahan dasar kulit. Sebanyak 204 disabilitas sensorik rungu wicara, 39 disabilitas fisik, dan 25 disabilitas intelektual mengikuti diklat pada (31/01) di Balai Diklat Industri Kementerian Perindustrian dan on site di Perusahaan.

Diklat ini akan dilaksanakan selama 21 hari dengan menargetkan sebanyak 72.000 penyandang disabilitas terlibat dalam program ini. Para penyandang disabilitas  akan ditempatkan  pada 12 perusahaan industi diantaranya adalah: PT Wangta Agung; PT Ecco Indonesia; UD Teratai; PT Dwi Prima Sentosa; PT Pradipta Perkasa Makmur; PT Global Apparel; PT Garmindo Prospecta; PT Globalindo Intimates; PT Mataran Tunggal Garments; PT Dan Liris dan PT Pan Brothers. PT Metropolitan Land Tbk sesuai dengan visinya juga bekerjasama dengan Kementerian Sosial untuk menyediakan wadah bagi penenyandang disabilitas agar dapat melakukan kreasi dan aktifitas ekonomi.

Sebelumnya, pada puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2018 yang lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan kembali komitmennya untuk menindaklanjuti rencana pendirian pabrik. Pabrik itu, diperuntukan khusus bagi para penyandang disabilitas dalam mencapai kemandirian ekonomi. Karena itu Presiden mengajak seluruh elemen Pemerintah untuk dapat menciptakan service delivery system yang memberikan ruang bagi masyarakat kurang mampu menikmati hasil pembangunan, termasuk penyandang disabilitas.

Foto : Tri Wahyu S

Reporter : Rieska C