Jakarta (26/02) - Konflik sosial yang terjadi di Papua dan Papua Barat sejak tahun 2018 lalu telah mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Berbagai dampak dirasakan masyarakat dari berbagai bidang, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.
Pasca terjadinya konflik tersebut, Kemenko PMK telah melakukan tiga kali rapat membahas penanganan pasca konflik di Papua dan Papua Barat dengan mengundang sejumlah pihak terkait. Dan hari ini, Kemenko PMK kembali menggelar rapat lanjutan guna mengetahui progres yang telah dilakukan kementerian dan lembaga pasca konflik tersebut. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Dody Usodo.

Pada 5-7 November 2019 lalu, Kemenko PMK telah menggelar rapat koordinasi serta melihat langsung kondisi pasca konflik di Wamena. Dari rapat tersebut, ada beberapa hal yang menjadi catatan. 1) penanganan masyarakat terdampak konflik sosial tidak boleh berbeda instruksi Presiden; 2) penyaluran bantuan difokuskan pada 4 distrik, yaitu Koroptak, Paro, Yuguru, dan Kenyam, Kabupaten Nduga; 3) distribusi bantuan dengan dukungan TNI dan Polri untuk menjamin kelancaran dan keamanan transportasi; dan 4) pemda diminta melengkapi berkas berdasarkan data dan informasi yang valid untuk mendapatkan bantuan dari kementerian/lembaga.

"Dari pertemuan ini, saya berharap kementerian dan lembaga yang hadir dapat menginformasikan sejauh mana hasil yang telah dicapai dan apa saja kendala-kendala yang ditemui", ujar Dody.

Direktur Bencana Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Syafi'i Nasution melaporkan, Kemensos dalam hal ini berperan sebagai leading sector pendistribusi kebutuhan sandang dan papan. Kemensos telah menyalurkan bantuan berupa logistik, pemberian bantuan usaha ekonomi produktif pada 100 KK dan santunan bagi keluarga yang menjadi korban. Kemensos bahkan telah memulangkan warga pendatang dari luar Wamena ke daerah asalnya.

Sementara perwakilan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) memaparkan bahwa telah dilakukan rehabilitasi infrastruktur, baik di Papua maupun di Papua Barat. Renovasi terhadap gedung-gedung yang rusak pasca konflik seperti kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), balai latihan kerja, dan lapas, sudah kembali dipulihkan. Saat ini progres pembangunan sudah mencapai >60%, bahkan ada yang sudah mencapai 90%.
Sementata fasilitas pendidikan baru mulai dibangun kembali beberapa minggu ini, sehingga progresnya baru mencapai 10%.

Terkait dengan persentasi kehadiran tenaga pendidik dan siswa, perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan bahwa per November 2019 lalu, guru yang hadir di sekolah tercatat sebesar 60% dan siswa sebesar 70%. Siswa juga ada yang pindah ke luar daerah.
Hingga hari ini, seluruh layanan pendidikan juga tercatat sudah berjalan kembali normal. Layanan psikososial yang juga dibantu oleh NGO bagi siswa terdampak konflik juga sudah berjalan pada November-Desember 2019 yang lalu.
Terkait layanan kesehatan, saat ini masalah utamanya adalah masih banyaknya tenaga medis yang belum berani kembali ke Wamena.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri sudah membuat posko dengan bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk mengawal jalannya pemerintahan dan juga bantuan.
Hingga hari ini dilaporkan pemerintahan sudah berjalan dengan normal.

Sementara itu, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, sudah memberikan bantuan 300 paket sembako pada warga terdampak.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga turut memberikan layanan psikososial pada 100 pelajar yang terdiri dari 50 pelajar SMP dan 50 pelajar SMA. KPPPA juga melakukan sosialisasi digital agar anak-anak dapat lebih bijak menyaring informasi dan menjauhi hoax.

Dari laporan dan paparan yang disampaikan perwakilan kementerian dan lembaga yang hadir, Dody berharap, Papua dapat kembali bangkit dan damai, serta semua yang dilakukan Pemerintah bagi penanganan pasca konflik Papua dan Papua Barat tidak sia-sia dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.