Jakarta (1/08) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan  Manusia dan Kebudayaan (Seskemenko PMK), YB. Satya Sananugraha membuka acara Entry Meeting Survey dan Pendalaman Evaluasi Pelaksanaan RB dan AKIP Kemenko PMK tahun 2019. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat utama lantai 7 Kemenko PMK, Jakarta, Kamis pagi (1/8).Kegiatan diikuti oleh pejabat Eselon II, III, IV dan staf pelaksana di Kemenko PMK.

Menurut Seskemenko PMK, pelaksanaan RB di lingkup Kemenko PMK harus kita lakukan dan harus kita evaluasi juga pelaksanaannya. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga sudah tahu apa yang harus kita tingkatkan dan apa rekomendasi dari Kemenpan RB maupu rekomendasi dari KL lainnya untuk dapat meningkatkan kinerja Kemenko PMK.

Lebih jauh, Seskemenko PMK mengungkapkan, bahwa saat ini mind set kita kalau berbicara tentang RB pasti dikaitakan dengan tunjangan kinerja (Tunkin), padahal RB bukan hanya soal tunkin, tunkin hanyalah efek atau reward dari kinerja yang telah dilaksanakan.

"Kalau kita lihat dari tahun 2015 - 2019 cukup banyak penghargaan yang telah kita dapatkan dari institusi pemberi penghargaan Seperti dari Kemenkeu, BPK, dan institusi lainnya. tetapi memang tidak bisa dibandingkan dengan KL - KL besar lainnya, karena kita masuk dalam kategori kementerian kecil", terang Seskemenko PMK.

Seskemeko PMK menambahkan, bahwa telah banyak upaya yang telah dilakukan Kemenko PMK dalam rangka meningkatkan kinerja diantaranya, penetepan Permenko 2/2018 tentang pemberian tunkin atas dasar kinerja pegawai dan Penetepan Permenko tentang indikator kinerja utama 2018-2019 dilingkungan Kemenko PMK yang saat ini posisinya sedang dalam tahap penetapan.

"Kami juga telah menyusun Renstra yang saat ini dalam tahap penetapan. Untuk perjanjian kinerja, dari mulai staf hingga pimpinan tertinggi juga telah menandatangainya. Kita juga telah melakukan penguatan pengwasan dengan ditetapkan Permenko No.4/2016 tentang petunjuk teknis penanganan benturan kepentingan", ujar Seskemenko PMK.  

Selain itu, lanjutnya, Kemenko PMK juga mengusulkan dua unit kerja yaitu Kedeputian II dan Kedeputian V kepada Kemenpan RB yang akan ditetapkan sebagai wilayah bebas korupsi. Penunjukan ini tentunya melalui penilaian oleh tim. Kemenko PMK juga telah mendapat opini dari BPK atas laporan keuangannya dengan predikat WTP selama 6 tahun beturut-turut. Melaksanakan rekruitment pegawai secara terbuka baik untuk CPNS maupun promosi jabatan tinggi.   

"Tentunya perubahan-perubahan yang telah Kemenko PMK lakukan ini masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Berkaca pada hasil penilai RB yang lalu (2018) pada 8 area perubahan ada yang naik ada juga yang turun sehingga nilai yang kita dapat hanya flat", kata Seskemenko PMK.  

Diakhir arahannya, Seskemenko PMK, berpesan agar seluruh pegawai Kemenko PMK baik yang berada di unit kedeputian dan Setmenko agar selalu berusaha memperbaiki kinerja, berusaha mencapai target IKU yang sudah ditetapkan. "Saya juga berharap kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemenko PKM untuk memberikan data dan informasi kepada tim evaluator  Kemenpan RB ini sehingga evaluasinya berjalan lancar",katanya.

Sementara Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK, Agus Suprapto, mengatakan bahwa intinya RB tidak hanya untuk pegawai negeri saja, tetapi semua orang yang ada dikantor Kemenko PMK juga memahami apa-apa yang ada di RB ini. 

"Internalisasi sangat penting dalam pelaksanaan RB. Pegawai Kemenko PMK jangan hanya puas melaksanakan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya (ma'ruf), datang tepat waktu dan melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur, tetapi dapat mengerjakan yang dapat membantu meringankan orang lain (ihsan)", kata Agus.      

Turut hadir dalam kegiatan evaluasi RB, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Keshatan Kemenko PMK, Agus Suprapto, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi dan Staf Ahli Bidang UKM dan Ekonomi Kreatif Aris Dharmansyah.