Jakarta (28/03) Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kemenko PMK telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengintegrasian Rencana Aksi Nasional (RAN) Pilar Sosial Budaya, Ekonomi, serta Politik dan Keamanan untuk implementasi Cetak Biru ASEAN 2025. Rapat dihadiri oleh oleh perwakilan dari Sesditjen Kerja Sama ASEAN Kemenlu, perwakilan dari Asdep Kerja Sama Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian selaku pumpunan nasional Pilar Ekonomi ASEAN, Asdep Koordinasi Kerja Sama ASEAN Kemenko Polhukam selaku pumpunan nasional Pilar Politik dan Keamanan ASEAN, dan Kemenko PMK selaku pumpunan nasional Pilar Sosial Budaya ASEAN. Rapat membahas tindak lanjut penyusunan RAN Cetak Biru ASEAN dari ketiga pilar untuk dikonsolidasikan dan ditetapkan sebagai produk Peraturan Perundang-undangan. 

Peserta rapat menyepakati bahwa RAN Cetak Biru ASEAN dari ketiga pilar perlu menjadi bagian dari Peraturan Presiden tentang penguatan Sekretariat Nasional ASEAN yang saat sini sedang dalam proses penyusunan dan merupakan perwujudan Proyek Prioritas Nasional 2019. Harapannya agar RAN Cetak Biru ASEAN 2025 ini dapat menjadi acuan yang kuat bagi K/L dalam pelaksanaan kerja sama ASEAN. Penetapan RAN dalam peraturan perundang-undangan juga sebagai dasar hukum bagi K/L dalam menyusun anggaran untuk mengimplementasikan RAN Cetak Biru ASEAN 2025.

Pada rapat ini Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kemenko PMK memberikan saran agar ketiga pilar bersama dengan Setnas ASEAN menyusun mekanisme monitoring pelaksanaan RAN Cetak Biru ASEAN 2025. Mengingat latar belakang penyusunan RAN Cetak Biru ASEAN 2025 merupakan mandat Presiden yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet pada bulan Desember 2017 dan ditujukan kepada tiga Menko pumpunan pilar ASEAN. Beliau juga menyampaikan bahwa untuk memudahkan monitoring, diperlukan target RAN yang terukur dan terperinci.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kemenko PMK juga menegaskan perlunya penyusunan tagging tematik Kerja Sama ASEAN pada sistem Kolaborasi Perencanaan Dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) untuk memudahkan pencarian pogram kerja dan capaian K/L yang terkait ASEAN. Pertemuan pembahasan integrasi RAN dan usulan tagging tematik akan dilakukan paralel dengan pertemuan panitia penyusun RPerpres tentang Penguatan Setnas ASEAN yang akan dilaksanakan bulan Juni 2019.