Jayapura (1/8) -- Pemerintah mempunyai strategi percepatan pencapaian keadilan dan kesetaraan gender. Demikian dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Akbar Dharmaputra.
 
Di hadapan peserta Pertemuan  Koordinasi Menteri PPPA dengan Tokoh Agama Papua pada tanggal 31 Juli 2019 dan Pertemuan Bimbingan Teknis Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Pendekatan Adat, Agama dan Pemerintah pada 1 Agustus 2019, Deputi Ghafur menekankan pentingnya strategi percepatan pencapaian keadilan dan kesetaraan gender. Deputi Ghafur menyampaikan hal itu dalam keynote speechnya berjudul Koordinasi dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak di Tanah Papua Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Strategi pemerintah pusat, sebutnya, menginisiasi dan mengimplementasi UU RI No. 7 Th. 1984, Inpres No. 9  Th. 2000, RPJPN 2005 – 2025, Permenkeu No. 119 Th. 2009, SEB 4 Menteri: SE 46/MPP-PA/11/2012, dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) PPRG dalam  kebijakan/program/kegiatan K/L, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Strategi pemerintah pusat lainnya ialah menyusun Rperpres Stranas PUG dan merevisi SEB 4 Menteri dengan menambah Kemendesa PDTT. Selain itu, menginisiasi dan finalisasi RUU tentang Kesetaraan Gender. Termasuk melakukan penguatan Kapasitas SDM,  penegakan hukum dan mendorong terbitnya aturan daerah (Perda) yang responsif gender.

Adapun strategi yang tak kalah pentingnya ialah memperkuat komitmen Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota),   Pimpinan DPRD Provinsi, Pimpinan OPD, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Kelompok Masyarakat (adat  dan agama) guna melaksanakan strategi penguatan PUG di tanah Papua.

Menurut Deputi Ghafur, menyatukan peran dan kepentingan antara agama, adat dan pemerintah memang bukan pekerjaan mudah, tapi semua harus dilandaskan kepada kepentingan manusia. “Intinya adalah memanusiakan manusia,” pungkasnya. Kemenko PMK sendiri, sebutnya, akan terus mendorong peningkatan koordinasi dan sinergisitas kebijakan/program/ kegiatan antara adat, agama dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Gubernur, Bupati/walikota, Distrik/camat sampai desa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) untuk terwujudnya optimalisasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak di tanah Papua. 

Deputi Ghafur juga mengajak untuk mensinergikan dan memanfaatkan program/kegiatan komunitas filantropi Indonesia di tanah Papua. “Kita cukup bangga dengan kemajuan perempuan dan anak Papua saat ini, diantara Sherina Fernanda Msen berhasil meraih predikat magna cum laude dan dianugerahi top accounting student oleh University of Corban Oregon USA serta Vanda Korisano dan Martha Itaar yang berhasil meraih penghargaan penerbang terbaik sepanjang tahun mahasiswa internasional si Nelsos Aviation College di Selandia Baru tahun 2014.  Saat ini Vanda bekerja sebagai pilot di Garuda Indonesia dan Martha di Citilink,” ungkapnya.

Bimbingan Teknis Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Pendekatan Adat sengaja digelar di Provinsi Papua oleh Kementerian PPPA dengan tujuan membangun pemahaman tentang pentingnya perempuan dan anak untuk pembangunan di tanah Papua. Selain itu untuk membangun kesepakatan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi tersebut. Termasuk untuk menyusun rencana aksi kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan perspektif adat, agama dan pemerintah daerah.

Dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, “Perempuan dan anak adalah aset berharga Tanah Papua. Kegiatan ini merupakan yang pertama dilakukan di tanah Papua dan diharapkan menjadi model percontohan ke depannya.  Jaga mereka, lindungi mereka, jangan ada yang menjadi korban kekerasan. Tidak perlu melihat jauh-jauh, perhatikan anak-anak disekitar saja dulu. Kalau tokoh agama dan tokoh adat perhatikan umat-umatnya.”

Hadir dalam kegiatan ini, Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA, Agustina Erni dan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA, Indra Gunawan, Kepala Dinas PPPA dan Kepala Bappeda (Provinsi dan Kab/Kota (Papua dan Papua Barat)) serta 80 tokoh agama perwakilan 6 agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu) dan Tokoh Adat dari 7 wilayah adat di tanah Papua. Turut mendampingi Deputi Ghafur, Kabid Pemenuhan Hak Perempuan Kemenko PMK, Dohardo Pakpahan. (Kedeputian VI)