Jakarta (17/05)--- Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Agus Sartono, pagi tadi memimpin Rapat koordinasi tingkat eselon I mengenai Pendidikan Kejuruan dan Vokasi di Ruang Rapat lt. 3 Kemenko PMK, Jakarta. Rapat dihadiri oleh Deputi IV Kemenko Perekonomian, Dirjen Dikdasmen Kemdikbud, Dirjen Belmawa Kemristekdikti, Deputi Bidang PMK Bappenas, Tenaga Ahli Kemenko Martitim dan Sumberdaya, Direktur Seameo Sekretariat Bangkok serta Perwakilan dari Kemnaker, BNSP, KKP, Kemhub, Kemdagri dan STIS-BPS.

Terdapat beberapa masalah penting mengenai pendidikan kejuruan dan vokasi di Indonesia yang mengemuka dalam rakor kali ini. Selain masalah kualitas dan kuantitas, dunia usaha dan industri juga belum terlibat secara penuh terutama dalam memberikan kesempatan kerja bagi anak bangsa lulusan sekolah kejuruan khususnya SMK yang di tahun 2016 berjumlah sekitar 1,3 juta orang. Padahal, tercatat setidaknya ada sekitar 5000 perusahaan yang berpotensi dapat menampung para lulusan itu.

Fakta yang muncul dalam rakor diantaranya adalah: kurikulum yang ada saat ini masih belum memenuhi kebutuhan dunia industri; dari sekitar 1600 SMK Rujukan, hanya sekitar 200 SMK yang telah memiliki lisensi sebagai LSP-1; dari 128 kompetensi keahlian, hanya 10 persen yang telah mempunyai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); terbatasnya jumlah asesor dan tempat uji kompetensi; hanya 32 Balai Latihan Kerja (BLK) yang terakreditasi; kapasitas BLK per tahun mencapai 29 ribu orang dengan sarana-prasarana yang terbatas; kurikulum di SMK belum selaras dengan program pendidikan di Politeknik; dan terakhir, keterbatasan daya tampung kampus politeknik (kurang dari 4% daya tampung Perguruan Tinggi) sebagai jenjang pendidikan lanjutan bagi lulusan SMK.

Maka, Kemenko PMK melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama beserta K/L yang di bawah koordinasinya sepakat untuk mengeluarkan regulasi kepada dunia usaha/industri agar memberi kesempatan yang lebih luas kepada siswa SMK dan politeknik melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Di samping itu, merevitalisasi hubungan kerja sama antara Kemdikbud, KADIN dan dunia usaha/industri dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan program pendidikan di SMK. Akan didorong juga pembuatan aturan PNBP bagi SMK dan Politeknik yang sudah bagus agar bisa semakin berkembang.

Untuk masalah kurikulum, Kemdikbud diminta segera memperbaiki kurikulum pendidikan kejuruan dengan komposisi 60 persen berupa konten kejuruan/praktik dan 40 persen lainnya berupa konten pendidikan umum. Industri perlu dilibatkan dalam perbaikan kurikulum SMK. Perlu dipastikan juga adanya kesesuaian dengan kurikulum SMK dengan Kurikulum Politeknik. Adapun sistem waktu pendidikan empat tahun SMK (3 tahun di sekolah dan 1 tahun di industri) dapat disetarakan dengan program pendidikan setingkat Diploma I. Kemenaker diharapkan dalam jangka waktu empat bulan mampu menyelesaikan system informasi lowongan kerja berbasis web/internet, penyusunan KKNI dan SKKNI untuk semua bidang keahlian kerja. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) diharapkan dapat mempercepat proses lisensi lembaga SMK untuk menjadi LSP-1 sehingga begitu siswa SMK lulus mereka telah mengantongi sertifikat keahlian kerja itu

Dalam rangka membantu lulusan SMK tahun 2016 yang sebagian besar (>85%) belum memperoleh Sertifikat, Kemenko PMK mengkoordinasi K/L terkait untuk menggunakan SMK, BLK maupun Politeknik yang telah memiliki lisensi sebagai LSP-1 untuk melakukan Retooling. Ditargetkan, Program Retooling di tahun 2016 ini akan dapat menghasilkan 500 ribu lulusan SMK yang memiliki Sertifikat. Selain membahas rencana jangka pendek, Rakor juga membahas rencana jangka panjang bagi peningkatan kualitas dan akses pendidikan kejuruan dan vokasi. Program jangka panjang tersebut diantaranya memperbanyak SMK, menjadikan SMK rujukan sebagai tempat praktik kerja bersama, mengembangkan pabrik kerja (teaching factory) dan technopark; memenuhi secara bertahap kebutuhan sarana-prasarana (praktikum) di SMK yang sesuai standar; mengusulkan peningkatan produksi guru produktif melalui LPTK sesuai kebutuhan SMK; menambah jumlah Politeknik dan Kementerian/Lembaga teknis agar memberikan bantuan peralatan untuk ditempatkan di SMK atau menyediakan sarana yang dimiliki agar dapat digunakan untuk praktikum SMK.  

Editor : Siti Badriah

Reporter/Fotografer : Tri Wahyu Setiawan