Jakarta (20/06) -- Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb. Achmad Choesni didamping Asisten Deputi Bidang Kompensasi Sosial Kemenko PMK, Herbin Manihuruk memimpin rapat koordinasi teknis (rakornis) Persiapan Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap II Agustus 2019. Rakornis dilaksanakan di ruang rapat Lt.3 Kemenko PMK, Jakarta, Kamis Siang (20/06).

Dalam pengantar rapat, Choesni mengingatkan arahan Presiden yang disampaikan pada 3 Mei 2019 terkait beras Bulog dan BPNT. Arahan tersebut agar dilakukan kajian kembali untuk melihat kemungkinan bantuan dapat diberikan berupa beras seperti yang dahulu dilakukan. Hal ini mengingat Perum Bulog mengalami kesulitan dalam mendistribusikan beras apabila menggunakan mekanisme BPNT. Apabila dimungkinkan, maka bantuan tersebut dapat diintegrasikan dengan Kartu Sembako.

Choesni juga menyampaikan keputusan rakor tingkat menteri (RTM) yang dilaksanakan pada 27 Mei 2019. Bahwa para menteri tetap berkomitmen  agar perluasan BPNT dapat dilanjutkan. Selain itu, Komitmen  dari Menteri BUMN yang akan meningkatkan porsi beras Perum Bulog dari 47% menjadi 70% tanpa menganggu transformasi BPNT. "Menteri Sosial, Menteri BUMN, Dirut Perum BULOG akan membuat kajian penyerapan beras Bulog hingga 70%", tambahnya.

Sementara hasil rakor peningkatan peran Bulog yang diselenggarakan pada 14 Juni 2019, Choesni  menyebutkan, bahwa Bulog sebagai salah satu supplier BPNT dilakukan dengan mekanisme komersial (bukan penugasan) terutama daerah bukan penghasil beras. 

Terkait masih kekurangan e-warong, dalam rakor tersebut juga memutuskan Rumah Pangan Kita (RPK) dapat dijadikan e-warong, terutama  pada  daerah yang masih kekurangan e-warong  dan  wilayah perluasan 2019.

"Sebagai suplier BPNT, Bulog diminta terus berkoordinasi dengan Tikor Bansos Pangan dan Himbara di daerah untuk mengoptimalkan perannya sebagai supplier BPNT", tambah Choesni.

Terkait dengan evaluasi penyaluran BPNT dan persiapan perluasan BPNT tahap II Agustus 2019, Herbin mengatakan bahwa saat ini pelaksanaan BPNT dilakukan di 312 kab/kota dengan jumlah yang sudah disalurkan ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM) pada alokasi bulan Mei sebanyak 9.577.578 KPM dengan persentase sebesar 99,36%.

"Pada bulan Jan-Mei SI mengalami penurunan serta antara SI dengan penyaluran ke rekening tidak sama. Pada bulan Juni data penyaluran dari Mandiri dan BRI belum ada dalam dashboard", ungkap Herbin.

Adapun mengenai persiapan perluasan BPNT tahap II Agustus 2019, menurut Herbin, mencakup 83 Kbaupaten dengan jumlah KPM sekitar 1.379.248 KPM. Selain itu, masih ada beberapa kendala yang perlu ditindaklanjuti terutama soal pemutakhiran data, ketersedian sinya, dan penyiapan e-warong. 

"Soal data, Pusdatin mendorong daerah segera menyelesaikan finalisasi data. Untuk daerah sulit sinyal/blankspot alternatif solusi penyalurannya dengan optimalisasi sinyal, pembangunan BTS, penggunaan EDC offline, dan  penyediaan VSAT di 200 titik. Sementara Himbara yang memastikan kecukupan e-warong", jelas Herbin.

Hadir dalam rakornis perisapan perluasan BPNT perwakilan dari Kemensos, Kemendagri, Kemen PPN/Bappenas, Kemen BUMN, Kemenkominfo, KSP, BI, OJK, TNP2K, serta Bank-Bank yang tergabung dalam Himbara.