Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/arsip.kemenkopmk.go.id/includes/menu.inc).
Oleh humaspmk on June 15, 2016

Jakarta (15/06)--- Asisten Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Kedeputian bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK, Awal Subandar, siang ini memimpin Rakor Pelaksanaan Program Kegiatan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Rakor digelar untuk mencapai kesepakatan K/L terkait tentang mekanisme implementasi program dan kegiatan K/L di KPPN tahun 2016 dan 2017 dan menyusun rencana program dan kegiatan di KPPN tahun 2017.

KPPN 2015 – 2019 telah menetapkan sejumlah intervensi terhadap pembangunan kawasan perdesaan yang menjadi prioritas nasional. Data Kedeputian VII Kemenko PMK mencatat, untuk tahun 2015 – 2016 ada 14 desa yang menjadi intervensi program KPPN, tahun 2017 sebanyak 14 desa, 2018 ada 12 desa, dan tahun 2019 merupakan tahun evaluasi program.

Sejauh ini, untuk isu perdesaan telah ditemukan sejumlah kendala antara lain Beberapa kementerian dalam mengimplementasi program di daerah membutuhkan proposal dari Daerah; Tidak setiap daerah yang menjadi target nasional mengetahui bahwa daerahnya sebagai lokasi prioritas nasional (2017-2018); Kemampuan daerah menerjemahkan kebutuhan dalam bentuk proposal salah satu kendala; K/L perlu memverifikasi data karena tidak semua proposal lulus verifikasi; dan Pengajuan proposal dan perkiraan waktu tidak seirama mengingat anggaran K/L untuk tahun berikutnya dibahas pada pertengahan tahun berjalan.

Terdapat dua daerah yang dalam rakor mengemuka dan menjadi contoh capaian program KPPN, yaitu Labuan Bajo di Kab Manggarai Barat, NTT dan Tabanan di Kab Tabanan, Bali. Dari sekian banyak pelaksanaan program lintas kementerian ini, untuk wilayah Labuan Bajo misalnya, diketahui bahwa kebutuhan daerah itu tidak hanya yang sesuai RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015 – 2019 atau hanya berkutat pada masalah infrastruktur seperti pembangunan jalan.

Namun, kebutuhan lainnya adalah akses terhadap air bersih, sanitasi, dan perumahan rakyat. Atau, pembangunan fasilitas pendukung promosi pariwisata yang tidak hanya berupa pembangunan akses ke berbagai lokasi wisata tetapi nyatanya Labuan Bajo masih membutuhkan banyak home stay bagi wisatawan yang berkunjung. “Kami akan catat semua masukan, untuk kemudian kita kembali duduk bersama untuk membahasnya agar tidak terjadi tumpang tindih program juga. Saya apresiasi masukan dari K/L yang hadir untuk dapat makin memperkaya program KPPN ini.” Demikian Awal.

Editor : Siti Badriah

Reporter : Rieska Cholina

Fotografer : Siti Badriah